INI PESAN SEJUMLAH TOKOH DI KABUPATEN JAYAPURA “PENJABAT  BUPATI JAYAPURA HARUS OAP”

Caption : Pertemuan bersama sejumlah tokoh di Kabupaten Jayapura

 

SENTANI-  Jayapurapost.com || Masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura periode 2017-2022 telah berakhir pada Senin, 12 Desember 2022. Berdasarkan aturan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI nantinya akan menetapkan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura yang akan menahkodai Bumi Khenambay Umbay selama dua tahun lebih atau hampir setengah periode jabatan sah Bupati resmi.

 

 

Masa jabatan Penjabat  Bupati Jayapura dua tahun lebih tersebut, dikarenakan aturan Pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024 mendatang, maka secara otomatis Penjabat Bupati nantinya akan mempersiapkan Pilkada pada 2024 nanti.

 

 

Hal ini pun menuai sejumlah argumen dari sejumlah tokoh adat (Ondofolo), tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan ketua  ketua OKP yang berada di Kabupaten Jayapura.

Lantas apa permintaan dan harapan mereka terhadap sosok Penjabat  Bupati Jayapura yang hingga saat ini belum ditetapkan oleh Kemendagri??? Walaupun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura telah berakhir.

 

 

Berikut hasil konferensi pers yang dilaksanakan di Kediaman Ondofolo Ifale, Kemiri, Kabupaten Jayapura, Senin, 12 Desember 2022 oleh Ondofolo Kampung Ifale Jhony Suebu, S.H., Ketua Umum Gapura Jack Judzoon Puraro, M.Si., tokoh perempuan Tabi Lidia Mokay, S.Sos., Tokoh Masyarakat Tabi asal Sentani Everlie Taime, S.KM., dan Ketua Peradilan Adat Suku Sentani Yakob Fiobetauw.

Dalam keterangannya Ondofolo Kampung Ifale Jhony Suebu, S.H., meminta dengan tegas agar sosok Penjabat Bupati Jayapura nantinya merupakan putra daerah atau orang asli Papua (OAP) asal Kabupaten Jayapura.

“Bagi saya sudah sangat jelas, otonomi khusus (Otsus) diperuntukan bagi Papua. Karena orang Papua di seluruh Papua selalu menuntut hak  merdeka dan pemerintah  pusat telah memberikan otonomi khusus kepada Papua. Jadi menurut saya bahwa  apa saja yang ada di Papua harus selalu orang asli Papua (OAP). Saya baru dapat informasi bahwa penjabat Bupati Jayapura ada (nama) orang pendatang, Saya tegaskan nama orang pendatang harus di coret.  Semua harus asli Papua,” tegasnya.

 

 

Jhony menilai negara sudah memberikan otonomi khusus, jadi pemerintah tidak usah lagi  memutarbalik fakta,semua harus norang asli Papua. Dan apa yang saya  sampaikan ini harus sampai kepada  presiden. Kalau sampai macam-macam, maka kami semua bisa bicara Papua Merdeka.

 

Senada dengan yang  dikatakan Ondofolo Ifale Jhony Suebu, Lidia Mokay selaku tokoh perempuan Tabi juga angkat bicara. Dikatakan Lidia bahwa penunjukan Penjabat (Pj) Bupati Jayapura nantinya tidak boleh dari luar orang asli Papua.

“Terkait dengan Penjabat Bupati Jayapura, saya sebagai perempuan asli Papua dan juga tokoh perempuan Tabi berharap tidak boleh ada orang dari luar Papua yang datang sebagai penjabat bupati disini. Saya yakin dan tahu persis, karena banyak orang Papua punya kemampuan yang bisa menjadi Penjabat Bupati Jayapura,Kemampuan itu bukan  hanya ada dari pendatang saja. Jadi, tidak boleh diberikan peluang kepada siapapun yang bukan asli orang Papua,” tuturnya.

Ditambahkan Lidia ,Sesuai dengan UU Otsus, kami sudah diberikan kekhususan untuk menentukan nasib kami sendiri di atas tanah kami , sehingga penjabat Bupati Jayapura harus orang asli Papua, siapapun dia yang ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Jayapura harus orang asli Papua. Dan sebagai perempuan Tabi, saya tidak terima kalau penjabat itu nantinya bukan Orang Asli Papua “ujar Lidia Mokay yang juga  merupakan Aktivis Perempuan Tabi asal Kabupaten Jayapura.

Hal senada juga diungkapkan Tokoh Pemuda Tabi yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura), Jack Judzoon Puraro, M.Si., mendukung apa yang menjadi aspirasi dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan terkait Penjabat (Pj) Bupati Jayapura yang harus dari orang asli Papua (OAP).

“Kalau terkait dengan penjabat Bupati Jayapura, seperti yang disampaikan oleh pak Ondo yang merupakan bagian dari masyarakat adat itu sudah masanya otonomi khusus, Jadi  saya sebagai tokoh pemuda juga harus memberikan dukungan ,” ujar Jack Judzoon Puraro yang juga sebagai Ketua Umum Paguyuban Pemuda Nusantara Papua (PPNP) RI

“Berikan kesempatan kepada orang yang bisa paham dan mengerti Kabupaten Jayapura secara utuh. Jangan bawa datang orang yang nantinya bingung dan mau mulai dari mana ke mana. Tapi, kalau bisa ada di lingkungan ini atau di Papua,” katanya.

“Ini merupakan bagian yang telah kita mengerti bersama dan saya pikir saudara-saudara kami dari Nusantara yang hadir di tengah-tengah kami juga sudah lahir dan besar disini pasti sudah tahu dan paham tentang otonomi khusus tersebut.

 

Oleh karena itu, Jack berharap mari kita jaga sama-sama agar dalam waktu tidak terlalu lama penjabat itu bisa hadir untuk menyelesaikan tanggung jawab pemerintahan selama dua tahun kedepan,” sambung pria yang akrab disapa Jack Puraro ini.

 

Tokoh Masyarakat Kabupaten Jayapura Everlie Taime, S.KM., berharap Penjabat Bupati Jayapura nantinya merupakan orang asli Papua (OAP) yang bukan berasal dari luar Kabupaten Jayapura.

 

 

“Untuk penjabat bupati, selaku tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Nusantara yang ada di kabupaten ini sangat berharap penjabat (Pj) Bupati Jayapura adalah orang asli Papua yang bukan datang dari Kabupaten Jayapura,” harapnya.

 

Selain meminta Penjabat (Pj) Bupati Jayapura harus orang asli Papua (OAP) , para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda itu juga meminta kepada Sekda Kabupaten Jayapura Dra. Hana S. Hikoyabi, S.Pd., M.KP., yang kini sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jayapura agar segera bayarkan hak-hak ulayat dari masyarakat adat seperti jalan alternatif dari Telaga Ria sampai Yabaso dan juga soal perumahan banjir bandang yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi yang berlokasi di Kemiri, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. (DaniEl)