Boy Markus Dawir Di MK: Pilar Demokrasi Papua Tegaskan Dukungan For Mari-Yo

Foto : Boy Markus Dawir Waket II DPD Partai Demokrat Papua  (dok: Japost)

JAKARTA, Jayapura Post.Com- Kehadiran Boy Markus Dawir (BMD)  di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 4 September 2025, menjadi momen penting yang tidak hanya sekadar mencuri perhatian publik, tetapi juga mengirimkan pesan politik yang tajam.

Di tengah hiruk-pikuk persidangan sengketa Pilgub Papua, figur BMD tampil sebagai simbol konsistensi, keteguhan, sekaligus arah baru politik Papua.

Sebagai politisi senior Partai Demokrat, perjalanan politik BMD sudah sarat pengalaman, penuh dinamika, dan teruji dalam berbagai tantangan. Tetapi kehadirannya kali ini di MK menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas politik: ia membawa sikap tegas dan komitmen penuh untuk berdiri di belakang MDF, gubernur Papua terpilih.

Dalam panggung politik Papua, banyak tokoh memilih bersikap ambigu, menunggu arah angin, atau sekadar mencari posisi aman. Namun, BMD justru menampilkan keberanian untuk menyatakan sikap secara terbuka.

Baginya, MDF bukan sekadar calon gubernur, melainkan representasi aspirasi rakyat Papua yang mendambakan perubahan nyata.

Hadirnya BMD di kantor MK bukan hanya untuk menunjukkan dukungan personal, melainkan juga menyampaikan sinyal kepada seluruh elemen politik: Papua butuh pemimpin dengan legitimasi kuat, bukan ilusi politik dari paslon ghaib.

Kehadiran BMD di MK memiliki bobot simbolis yang besar. Pertama, ia menegaskan bahwa perjuangan politik harus ditempuh melalui jalur hukum dan konstitusi, bukan dengan propaganda atau isu-isu kosong. Kedua, BMD mengajarkan kedewasaan politik dengan mengajak masyarakat Papua untuk menerima apapun putusan MK pada 10 September mendatang dengan hati besar.

Namun, di balik seruannya untuk berjiwa besar, BMD juga tak menutup mata terhadap fakta persidangan. Dari jalannya proses di MK, terlihat jelas bahwa permohonan paslon BTM–CK (yang selama ini disebut paslon ghaib) sangat lemah dan hampir pasti akan ditolak.

Dengan bahasa sederhana, BMD menyampaikan bahwa Papua harus move on dari politik drama menuju politik solusi.

BMD tidak terjebak pada narasi kosong. Ia dengan jernih menunjukkan kontradiksi yang dimainkan paslon ghaib. Salah satu contohnya adalah isu “Gubernur Tipex” yang sempat ramai di media sosial, tetapi ternyata sama sekali tidak tercantum dalam permohonan resmi ke MK. Fakta ini memperkuat argumen BMD bahwa isu tersebut hanyalah alat propaganda murahan, bukan masalah hukum serius.

Dengan ketegasan ini, BMD berhasil membongkar strategi playing victim yang dimainkan paslon ghaib. Ia menempatkan diri sebagai suara rasional di tengah hiruk-pikuk isu politik yang seringkali dipenuhi manipulasi.

Lebih dari sekadar politisi senior, BMD kini tampil sebagai pilar dukungan politik untuk MDF–AR. Kehadirannya bukan hanya memperkuat posisi MDF di mata hukum, tetapi juga memberi legitimasi moral di mata rakyat Papua. Dengan pengalaman panjangnya, BMD memahami bahwa kepemimpinan Papua ke depan membutuhkan fondasi kuat: kecerdasan, harmoni, dan keberanian menolak ilusi.

Dukungan penuh BMD kepada MDF adalah pesan kepada seluruh masyarakat Papua bahwa perubahan bukan datang dari isu kosong, melainkan dari kerja nyata. MDF–AR, bagi BMD, adalah jawaban untuk masa depan Papua yang lebih baik.

Di tengah riuh sengketa Pilgub Papua, figur BMD berdiri tegak dengan sikap yang jelas. Ia hadir di MK bukan sekadar sebagai penonton, melainkan sebagai aktor politik yang berani memikul konsekuensi dari pilihannya. Sikap ini menunjukkan bahwa BMD tidak sekadar bermain dalam tataran wacana, tetapi benar-benar menempatkan dirinya di garis depan untuk memastikan Papua tidak kembali terjebak dalam politik semu.

Dengan keteguhan sikap, BMD menegaskan bahwa Papua butuh pemimpin nyata, bukan bayangan. Dan dukungan penuhnya kepada MDF–AR adalah penegasan bahwa Papua Cerdas, Papua Harmonis, kini sedang berada di jalan yang benar (Redaksi/Lnny)