Gubernur Fakhiri Tatap Muka Dengan Ondoafi Dan Masyarakat Distrik Depapre

SENTANI, Jayapura Post.Com — Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, melakukan tatap muka langsung dengan ondoafi dan masyarakat adat di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura,  Rabu (29/04/2026) guna memastikan rencana pembangunan kawasan pesisir berjalan dengan tetap menghormati hak ulayat.

Dalam pertemuan tersebut, Fakhiri menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bukan untuk mengambil alih tanah masyarakat, melainkan menjalankan program pembangunan yang telah disepakati bersama.

“Saya datang hanya untuk memastikan program berjalan. Tanah ini tetap milik masyarakat, pemerintah tidak membeli dan tidak mengambil hak,” tegasnya di hadapan para ondoafi dan warga.

Ia menjelaskan, pembangunan yang akan dilakukan mencakup penataan kawasan pesisir, pembangunan dermaga, fasilitas perikanan, hingga kampung nelayan yang akan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Seluruh program, kata dia, dirancang untuk mendorong kesejahteraan warga tanpa mengubah kepemilikan lahan adat.

Fakhiri juga menekankan pentingnya keterbukaan masyarakat adat dalam menerima program pemerintah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan di wilayah pesisir Depapre.

“Kami tidak akan masuk kalau masyarakat tidak membuka diri. Tapi kalau sudah sepakat, maka pemerintah akan hadir penuh, mendampingi sampai ekonomi masyarakat benar-benar tumbuh,” ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Gubernur Papua turut mendorong masyarakat pesisir untuk memaksimalkan potensi laut sebagai sumber penghidupan.

Pemerintah, lanjutnya, akan menyiapkan bantuan kapal, peralatan tangkap, hingga pendampingan teknis melalui dinas terkait.

Ia memastikan, program kampung nelayan akan mulai direalisasikan dalam waktu dekat, termasuk pembangunan fasilitas penunjang seperti akses jalan dan sarana pengolahan hasil perikanan.

Sementara itu,  Ondoafi  Septinus Jarisetouw bersama masyarakat adat Distrik Depapre menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah.

Mereka menilai, pendekatan dialog langsung yang dilakukan Gubernur Fakhiri  menjadi bentuk penghormatan terhadap adat dan membuka ruang kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah.

Tatap muka tersebut menjadi momentum penting dalam menyatukan komitmen antara pemerintah dan masyarakat adat, sekaligus memastikan pembangunan di Depapre berjalan tanpa mengabaikan hak ulayat dan kearifan lokal.

Diakhiri kegiatan Ondoafi menyerahkan surat  tanah  dan cinderamata berupa Hiasan Perahu sebagai simbol masyarakat distrik Depapre memiliki mata pencaharian senagai nelayan . (Redaksi  Jayapura Post)