Aktivis Politik dan Organisasi Kepemudaan Minta Ketua DPRK Jayapura Dijabat OAP

(Caption Foto ): Nampak Aktivis Politik Aris Kreutha didampingi Mantan Ketua HPPM-TM Kabupaten Jayapura Elisa Bouway, Sekretaris Ampera Kabupaten Jayapura Yulianus Yarisetouw dan salah seorang Aktivis Pemuda di Kabupaten Jayapura Jenggo Sendeinya ketika memberikan keterangan pers di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2024

SENTANI – Jayapura Post.com – Sejumlah aktivis politik dan aktivis organisasi kepemudaan di Kabupaten Jayapura mengharapkan dan menilai jabatan Ketua DPRK Kabupaten Jayapura layak dijabat oleh orang asli Papua (OAP) dalam hal ini putra asli Bumi Khenambay Umbay.
Oleh karena itu, para aktivis tersebut menolak kehadiran calon Ketua DPRK Kabupaten Jayapura yang bukan anak asli Bumil Khenambay Umbay.

“Kami minta dan mengharapkan sekali agar putra asli Khenambay Umbay itu dipercayakan sebagai Ketua DPRK Kabupaten Jayapura. Karena itu, menyangkut harga diri kami seperti kami orang asli Papua (OAP) yang berada di Kabupaten Jayapura,” papar Aktivis Politik Kabupaten Jayapura Aris Kreutha didampingi beberapa aktivis organisasi kepemudaan saat memberikan keterangan pers di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu, 26 Oktober 2024.

“Oleh karena itu, kami berharap sekali bagaimana supaya partai politik yang bersangkutan sebagai pemenang pemilihan umum legislatif (Pileg) mungkin bisa mempertimbangkan hal tersebut. Jadi, inikan di Papua sekarang dalam dimensi Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Jayapura ini sudah digembar-gemborkan dan ini juga sudah ada jargon sebagai kebangkitan masyarakat adat (KMA),” terang pria yang akrab disapa Akre ini menambahkan.

Terkait adanya jargon Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA), Akre menyampaikan, bahwa Otonomi Khusus (Otsus) ini mau dibuang ke mana jikalau ada kebijakan-kebijakan seperti begitu, maka pimpinan DPR dalam hal ini Ketua DPR itu sebagai pimpinan lembaga politik dan itu sangat penting, serta krusial bagi keberlangsungan hidup orang asli Papua (OAP) khususnya yang berada di Kabupaten Jayapura.

“Untuk itu, dari kami meminta kepada partai pemenang Pemilu 14 Februari 2024 kemarin agar kiranya dapat mempertimbangkan dan wajib memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik putra asli Papua asal Kabupaten Jayapura, untuk duduk di kursi legislatif sebagai Ketua DPR. Karena itu menyangkut harga diri kami sebagai pemilik dari Kabupaten Jayapura,” pintanya.

Karena ini, lanjutnya, khusus dengan khusus dan ini adalah bagian dari nilai kearifan lokal. Maka itu, pihaknya sangat berharap banyak untuk posisi jabatan Ketua DPRK Kabupaten Jayapura itu harga mati bagi orang asli Papua asal Kabupaten Jayapura

“Selain itu, kami tidak mencampuri urusan internal partai politik itu, atau sampai ke dalam-dalamnya partai, karena itu urusan mereka sendiri. Kami dalam kapasitas sebagai orang asli Papua asal Kabupaten Jayapura yang mungkin dianggap anak kecil di daerah ini. Tetapi, kami sangat mengharapkan seperti itu,” ujarnya.

“Sementara itu, untuk urusan internal partai pasti ada jenjangnya. Yakni, disitu ada proses ini dan itu. Sekali lagi, kami tidak ingin mencampuri untuk urusan internal partai mereka, yang mana kami di sini hanya suarakan aturan untuk orang asli Papua asal Kabupaten Jayapura agar bagaimana bisa duduk dalam lembaga politik sebagai pimpinan,”.ujarnya.

“Karena kami menilai lembaga tersebut sangat penting, tetapi tidak bisa berbicara aturan kan itu tidak ada aturannya harus orang dari mana, karena mereka begitu juga akan bertarung di dunia politik. Nah, seperti apa itu yang tadi saya bilang itu kan dalam internal mereka. Tetapi, kami tidak bisa menyinggung partainya. Karena kami di sini tidak bisa menyinggung pola internal partai pemenang Pemilu, itulah yang tidak bisa sambil ngomong coba-coba,” sebutnya.

“Jadi, kami sangat mengharapkan sekali dan itu kembali kepada partai pemenang untuk melihat hal-hal yang ada. Tetapi kami tidak bisa mencampuri ke dalam urusan internal mereka, itu sama sekali tidak bisa, kami cuma coba sekarang ini mau pilih orang asli Papua asal Kabupaten Jayapura di periode ini. Supaya ada termasuk ada peraturannya, karena kabupaten ini adalah dimensi Otsus dan juga kemarin pada 24 Oktober baru dilaksanakan perayaan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat (KMA),’ cetusnya.

“Kami tanya kepada saudara-saudara Non OAP dan asli Papua juga sangat menghormati dan menghargai. Karena di mana bumi dipijak di situlah langit dijunjung. Kalau untuk internal partai pemenang Pemilu, kami tidak punya kewenangan untuk mencampuri sampai kesana. Karena kabupaten ini tertua, terus kemarin sudah diperingati Hari Kebangkitan Masyarakat Adat dan berfokus sekarang ada dimensi Otonomi Khusus, ini yang menjadi bahan pertimbangan sebagai partai pemenang untuk desain atau menunjuk jabatan ketua DPRK,” tukas Akre.

Senada disampaikan, Elisa Bouway, mantan Ketua HPPM-TM Kabupaten Jayapura. Dirinya memandang, penetapan maupun pengusulan sebagai Ketua DPRK Kabupaten Jayapura, itu wajib mempertimbangkan kultur suatu wilayah. Dalam artian, “hak kesulungan” suatu daerah mesti dihargai dan dihormati.

“Saya disini ingin menyampaikan mengenai apa yang hari ini dialami oleh teman-teman di DPRK Kabupaten Jayapura. Jadi, buat teman-teman khususnya kami sangat mengharapkan sekali harus ada keberpihakan kepada orang asli Papua sebagai pimpinan DPR dalam hal ini Ketua DPRK Kabupaten Jayapura,”.

“Kenapa di dalam partai politik pemenang Pileg di daerah ini hanya itu tidak-tidak maju, tetapi ada anak Papua juga yang ikut dalam Pileg, untuk orang asli Papua duduk sebagai pimpinan DPR dalam hal ini Ketua DPRK Kabupaten Jayapura. Sehingga apa yang menjadi harapan kampung adat yang merupakan harapan dari kebijakan pemerintah itu diwujudkan,” ujarnya.

“Jadi, harus benar-benar berpihak kepada orang asli Papua apalagi dengan adanya semangat Undang-Undang (UU) Osus jilid 2 ini dan itu sangat jelas sekali bicara tentang keberpihakan OAP. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan agar partai politik pemenang Pileg di daerah ini agar dapat mempertimbangkan bagian ini,” sambung pria yang akrab disapa Elbo ini.

“Jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami juga akan melakukan aksi demo damai. Yang mana, kami akan melakukan aksi pada Selasa (29/10) pekan depan. Rencana aksi damai kami akan lakukan langsung tujukan ke Kantor DPW nya. Karena ini menyangkut kita punya harga diri sebagai anak-anak Papua terutama kita anak-anak asli Kabupaten Jayapura. Alasannya, karena ini tentang semangat Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus. Dengan adanya, UU otonomi khusus ini bicara tentang keberpihakan orang asli Papua, di mana ada beberapa kebijakan pemerintah daerah terkait dengan Kampung Adat dan inilah bagian-bagian yang harus kita pertahankan sebagai kita punya nilai-nilai dalam menjalankannya, baik itu di politik maupun pemerintahan,” pungkas Elbo.

Diketahui, dalam penyampaian aspirasi para Aktivis Politik dan juga Aktivis Organisasi Kepemudaan, turut dihadiri Sekretaris Ampera Kabupaten Jayapura Yulianus Yarisetouw dan Jenggo Sendeinya selaku Aktivis Pemuda di Kabupaten Jayapura. (Fan)