BAPPEDA TOLIKARA GELAR SEMINAR PENYUSUNAN DOKUMEN PENDUKUNG PERENCANAAN PARTISIPATIF

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Tolikara mengelar seminar laporan pendahuluan penyusunan dokumen pendukung perencanaan partisipatif tahap II Kabupaten Tolikara tahun 2022. Kegiatan itu digelar sehari di Aula Bappeda di Igari selasa,30/8/2022 kemarin.

Karubaga- Jayapura Post.com

Guna mengetahui Potensi Sumber Daya Alam SDA sesuai Wilayah kearifan lokal yang dimiliki Tolikara dibutuhkan penyusunan dokumen pendukung perencanaan yang menyeluruh. Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPEDA Tolikara mengelar seminar laporan pendahuluan penyusunan dokumen pendukung perencanaan partisipatif tahap II Kabupaten Tolikara tahun 2022. Kegiatan itu digelar sehari di Aula Bappeda di Igari selasa,30/8/2022 kemarin.

Bappeda Tolikara melalui bidang sosial mengundang seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Tolikara dengan mendatangkan Tim ahli dari lembaga Ilalang Papua memaparkan dan membuka ruang diskusi dari pimpinan OPD dalam rangkah peny…
Bappeda Tolikara Gelar Seminar Penyusunan Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif

Sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa salah satu pendekatan dalam perencanaan adalah partisipatif. Sistem pendekatan ini melibatkan semua stakeholders, terutama masyarakat sebagai sasaran dari pembangunan itu sendiri.

Demikian dikatakan Bupati Tolikara, Bupati Usman G. Wanimbo, SE.,M.Si dalam sambutan yang diwakili Staf Ahli, Labansi saat membuka kegiatan Seminar Laporan Pendahuluan Penyusunan Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif Tahap II Kabupaten Tolikara dalam kerja sama dengan Tim Institut Toleransi Keberagaman dan Pelestarian Lingkungan (ILALANG) Papua, bertempat di Aula Bappeda di Karubaga, Selasa (30/8/2022).

“Dibutuhkan kesepahaman antara Pemerintah dan masyarakat dalam mengidentifikasi apa saja yang menjadi kebutuhan prioritas di masyarakat, sehingga pembangunan dapat terarah secara baik mulai dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi pembangunan dan tahap evaluasi,” ujar Labansi.

Dikatakannya, memasuki akhir periode kepemimpinan bupati, Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif dapat memberikan informasi yang berguna dalam mengevaluasi pembangunan yang selama ini berjalan, sekaligus menghimpun berbagai masukan secara langsung dari masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang belum terpenuhi maupun yang telah dipenuhi.

“Dengan adanya dokumen partisipatif, juga akan memberikan infromasi peranan setiap sektor terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat Tolikara yang terimplementasi pada setiap wilayah atau distrik,” jelas Labansi.

Dikatakan pula, tahun ini (2022) adalah tahap kedua penyusunan dokumen untuk 13 Distrik yang menjadi lokasi pengambilan data. Untuk itu ia meminta kepada setiap kepala distrik bersama para kepala kampung, agar dapat memberikan data dan informasi secara benar sehingga bisa menghasilkan rekomendasi program yang tepat bagi masyarakat.

“Kepada Tim Ilalang Papua, kami berharap dapat membantu kami menghasilkan dokumen pendukung perencanaan partisipatif yang berkualitas, dan kami mengharapkan apa yang diperoleh di setiap distrik dapat didokumentasikan dengan baik,” pesannya.

Kepala Bappeda Kabupaten Tolikara, Mufli Musa’ad, S.Sos.,M.Si dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Bidang Perekonomian dan Perdagangan Bappeda Tolikara, Elsye Magdalena Hallatu, S.T.,M.T mengatakan, Dokumen Pendukung Perencanaan Partisipatif tahun 2021 untuk 25 distrik, menginformasikan kondisi eksisting dan permasalahan kebutuhan dasar setiap distrik serta arahan program rencana penyediaan sarana dan prasarana dasar. Dokumen tersebut sangat bermanfaat bagi setiap OPD dalam menyusun perencanaan ke depan, agar semua program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan masyarakat setempat.

“Untuk itu pada kesempatan ini, Bappeda Tolikara masih tetap mempercayakan Tim Ilalang Papua, untuk melanjutkan Penyusunan Dokumen Pendukung Partisipatif ini, sehingga tetap berkesinambungan melalui analisis dan metode yang telah dilakukan sebelumnya,” jelas Elsye M. Hallatu.

Sementara itu, Ketua Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Partisipatif Kabupaten Tolikara, Dr. Marnala Sitorus, ST.,MT didampingi Koordinator Tim Ilalang Papua, Munawar, ST ketika diwawancara mengatakan, pihaknya akan merumuskan masalah dan mengidentifikasi potensi daerah serta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah tentang kebijakan, strategi dan program pembangunan yang lebih tepat sasar sesuai kondisi di 13 Distrik. Oleh karena itu, dalam kegiatan seminar diberikan kesempatan bagi Pimpinan OPD dan Kepala Distrik untuk menyampaikan masukan atau usulan.

“Dalam seminar, kami mengundang pimpinan OPD dan para Kepala Distrik yang akan menjadi lokus kami. Kami memaparkan sistem, metodologi dan waktu serta kondisi Tolikara secara umum. Mereka (Pimpinan OPD dan Kepala Distrik) menyampaikan beberapa saran dan usulan untuk menjadi pertimbangan kami dalam penyusunan perencanaan secara komprehensif,” ucap Marnala Sitorus.

Dikatakannya, Tim Ilalang telah memetahkan 13 Distrik menjadi lokus prioritas dan berada di wilayah penyangga pertumbuhan dan pembangunan serta daerah yang mudah dijangkau dengan akses darat dan udara. Sesuai jadwal, kegiatan dilakukan selama 6 bulan dan melibatkan para pendamping dari tenaga lokal.

“Kami berencana ambil tenaga surveyor lokal sekitar 45 orang untuk membantu proses komunikasi. Kami melatih mereka untuk mendampingi tim ahli saat turun lapangan, karena tenaga lokal ini sudah paham kondisi alam Tolikara. Semoga semua bisa lancar dan sukses,” paparnya.

Berdasarkan data Bappeda Tolikara, kegiatan Penyusunan Dokumen Partisipatif Tahap II tahun 2022 dilakukan untuk 13 Distrik, yakni: Distrik Kamboneri, Distrik Bewani, Distrik Numba, Distrik Timori, Distrik Panaga, Distrik Dundu, Distrik Gundagi, Distrik Telenggeme, Distrik Gika, Distrik Kondaga, Distrik Kai, Distrik Lianogoma Dan Distrik Danime.(Redaksi )