BBKSDA PAPUA MINTA DUKUNGAN GUBERNUR DALAM PELESTARIAN CENDERAWASIH DAN BUDAYA LOKAL

JAYAPURA , JayapuraPost.com — Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua untuk membahas langkah-langkah strategis pasca viralnya video pemusnahan mahkota cenderawasih dan bagian satwa dilindungi lainnya yang menimbulkan keresahan di masyarakat.di Ruang Kerja Gubernur pada Senin (27/10/2025)

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso Silaban menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Gubernur Papua Matius Fakhiri  dan seluruh masyarakat atas kegaduhan yang terjadi.

Ia menegaskan bahwa tindakan pemusnahan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun diakui belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat adat Papua.

“Kami menjalankan tugas sesuai aturan hukum, tetapi memang ada keterbatasan dalam memahami dimensi budaya yang hidup di masyarakat. Karena itu, kami memohon arahan dan dukungan Bapak Gubernur agar ke depan bisa berjalan lebih baik dan selaras dengan kearifan lokal,” ujar Kepala BBKSDA Papua.

Ia menjelaskan, BBKSDA Papua tidak memiliki fungsi penegakan hukum maupun perlindungan budaya secara langsung, sehingga kolaborasi lintas instansi menjadi penting.

Dalam hal ini, Gubernur Papua Matius Fakhiri memberikan arahan agar ke depan dilakukan sinkronisasi antara upaya pelestarian satwa endemik Papua  seperti cenderawasih  dengan pelestarian budaya masyarakat adat.

“Bapak Gubernur menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). Dengan adanya payung hukum itu, maka langkah pelestarian satwa dan pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dan saling menghormati,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut, BBKSDA Papua bersama pemerintah daerah akan melakukan program sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, termasuk pelatihan pembuatan mahkota cenderawasih imitasi atau replika ramah lingkungan sebagai alternatif dalam kegiatan adat dan budaya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelestarian satwa sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat Papua.

Terkait rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang disampaikan kepada Gubernur, Kepala BBKSDA  provinsi Papua mengaku belum menerima dokumen secara resmi, namun menghormati seluruh masukan tersebut.

“Kami menghargai rekomendasi MRP dan siap berkoordinasi ketika diundang secara resmi. Yang paling penting bagi kami sekarang adalah menindaklanjuti arahan Bapak Gubernur dan memastikan langkah pelestarian berjalan berdampingan dengan nilai budaya,” pungkasnya

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BBKSDA, dan masyarakat adat Papua dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan pelestarian budaya, dua pilar utama dalam mewujudkan Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis.