BMD Sebut Tak Boleh Ada Isu Identitas Di Pilkada Cagub Dan Cawagub Papua

Caption : Boy Markus Dawir Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua

JAYAPURA- Jayapura Post.Com – Wakil Ketua DPD  Partai Demokrat Provinsi Papua Boy Markus Dawir dengan tegas menolak isu identitas yang beredar bahwa Calon gubernur dan Wakil Gubernur Papua harus berasal dari suku Tabi Saerari.

Hal disampaikan Boy Markus Dawir kepada Media ini dalam wawancara ekslusive di kediamaannya di Hanyaan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura,Jumat ( 04/03)

Menurutnya di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku siapa saja bisa maju dan mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Papua ini.

“ Tidak ada ketentuan aturan bahkan regulasi di negara ini yang mengatur bahwa Cagub dan cawagub Papua yang akan maju harus berasal dari salah satu daerah khususnya Tabi-Saireri,”tegasnya.

Dia mencontohkan di kabupaten Jayapura yang menjadi Bupati bukan merupakan anak asli sentani,begitupun dengan kabupaten waropen Bupatinya juga bukan berasal dari kabupaten tersebut.

“Kenapa bisa demikian karena tidak ada aturan yang melarang untuk mereka maju sebagai calon kepala daerah, begitu pula kita di tingkat provinsi Papua ini tidak ada aturan yang melarang bahwa Cagub dan Cawagub harus berasal dari wilayah adat Anim Ha,Bomberai,Domberai ,La pago , ataupun Me pago, “sebut BMD mantan anggota DPR Papua 4 Periode.

Ditegaskannya, siapa saja boleh maju sebagai kepala daerah,yang penting memenuhi syarat dalam ketentuan Undang undang Otsus yaitu memiliki darah orang asli Papua entah bapak ibunya, atau bapaknya dari luar tetapi mama asli Papua bisa mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.

“ Hal Itu yang diatur dalam undang undang Otsus No 1 Tahun 2021 yang kemudian dalam perubahan juga di No 02 Tahun 2021 yang bisa mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur di Papua adalah orang asli papua,”katanya.

Ia juga menyayangkan berbagai isu politik identitas yang digaungkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai media sosial.

“Bagi saya bukan saatnya lagi untuk kita bicara masalah identitas ,agama apa , suku mana, tetapi yang harus menjadi fokus kita hari ini bagaimana untuk bisa cepat memacu pembangunan yang ada di Papua khususnya di provinsi Papua ,”tegas BMD

“Masalah politik identitas baik agamanya maupun sukunya mungkin dipakai di tahun-tahun 70-80 dan hari ini NKRI mengakui kehadiran berbagai agama yang ada di Negara ini, apalagi  dalam undang-undang ,Negara menjamin kemerdekaan setiap orang  ,jadi siapa saja bisa maju sebagai Kepala Daerah Di Tanah Papua ini,”sambungnya.

Diakuinya sejak Pilkada 27 November sampai hari ini masih ada pihak pihak yang tetap menggunakan isu isu ini sebagai bahan olahan di media sosial .

“Jangan kita berfokus pada hal hal yang tidak penting, tetapi bagaimana para tem sukses ini mampu menjual program-program unggulan dari kedua kandidat gubernur yang harus ditawarkan kepada publik sebagai pemilik suara bukan saling fitnah saya Kristen atau non kristen , ini Papua ,ini tanah Injil jadi yang bisa untuk jadi gubernur di tanah Papua atau di provinsi Papua harus dari agama tertentu .”ucapnya.

Lanjut Boy M Dawir sangat memberikan apresiasi bagi Provinsi Maluku Utara gubernurnya berasal dari seorang Katolik walaupun Maluku Utara merupakan basis muslim kemudian di kota Manado seorang walikotanya berasal dari agama Konghucu padahl daerahnya mayoritas agama Kristen tetapi warga masyarakatnya dapat menerima walikotanya dengan baik.

“Hanya di Provinsi Papua saja yang begitu meributkan tentang identitas seseorang baik suku dan agamanya calon kepala daerah yang akan maju sebagai Cagub dan Cawagub Papua,”lanjut Boy M Dawir melanjutkan.

Boy M Dawir yang akrab disapa BMD mengingatkan semua Tim sukses dari partai pengusung kandidat baik Paslon No 01 maupun No 02 untuk menawarkan program .visi misi kandidatnya  setelah terpilih nantinya,  mau bikin apa untuk rakyat Papua baik dibidang pendidikan,kesehatan, pembangunan infrastruktur ,maupun bidang peningkatan usaha ekonomi.

“Perlu juga menjadi atensi para paslon kepala daerah untuk memikirkan bagaimana strategi untuk APBD Papua yang dari 2,9 triliun ini besok ketika jadi Kepala Daerah APBD ini harus meningkat  dalam membiayai pembangunan di Provinisi Papua ini,

Boy M Dawir mengajak seluruh masyarakat papua untuk lebih cerdas melihat konsisi Pilkada yang terjadi saat ini, tidak perlu ribut di berbagai media sosial untuk menggiring opini mendukung salah satu paslon dengan mengatakan bahwa Paslon O1 adalah terbaik dan paslon lain tidak baik adanya.

Lebih parahnya,para pendukung mulai memunculkan saling fitnah dengan mulai memunculkan foto seseorang dengan caption mendukung salah satu paslon padahal yang bersangkutan tidak tahu menahu soal foto yang dimaksud.

“Mendukung salah satu paslon adalah hak seseorang sebagai warga Negara,jika merasa paslon yang didukung sesuai pilihannya silahkan didukung bukan melempar opini saling hujat menghujat,”tutur Mantan Anggota DPR Papua

Iapun menghimbau untuk seluruh masyarakat jangan membuat status status di berbagai media sosial yang akan membawa kekacauan dan  membawa konflik ditengah masyarakat.

Sama halnya dengan tahapan tahapan pilkada yang belum berjalan secara normal dan ditemukan hal hal yang keliru,BMD tegaskan para tem sukses harus dapat mempersiapkan diri menghadapi itu semua.

“Saya kira hal itu  biasa dan normal jika mau maju Pilkada sudah harus siapkan mental jika ada gugatan sesama paslon ,disini saya mau sampaikan bukan berarti karena takut kalah jadi tinggal gugat menggugat  terus,tetapi sebenarnya kita harus memberi edukasi politik yang benar kepada masyarakat.”ungkapnya.

“Mari kita berdoa dan jaga situasi Papua dengan baik aman damai untuk menghadapi Pemungutan Suara Ulang di bulan Agustus mendatang,”pungkas Militan Partai Demokrat Papua