Bupati Jayapura Minta Perusahaan  Serap 70 Persen Tenaker Lokal

SENTANI  – Jayapura Post.Com.Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Jayapura wajib mempekerjakan tenaga lokal lebih besar dalam dalam pembagian tenaga kerja dengan perbandingan 70 persen tenaga kerja lokal asli Papua dan 30 persen untuk non lokal.

Demikian ditegaskan Bupati Jayapura Yunus Wonda, S.H., M.H., kepada wartawan usai meresmikan pembukaan Hotel Grand Cartensz Sentani, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis, 10 April 2025 lalu.

Untuk itu, Bupati Jayapura akan mengeluarkan sebuah regulasi dalam bentuk peraturan daerah (Perda) yang akan mengatur tentang perluasan kesempatan bagi tenaga kerja lokal. Kewajiban perusahaan merekrut penduduk sekitar sebagai tenaga kerja ini akan diatur dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda) dan juga Peraturan Bupati Jayapura yang akan dibuat dalam waktu dekat ini.

“Kedepannya juga, kami akan lakukan (membuat) perda yang mengatur tentang perluasan kesempatan bagi tenaga kerja lokal asli Papua. Bahwa, 70 persen itu harus merekrut anak-anak asli Papua,” tegas Yunus Wonda.

“Ya, memang itu berat, artinya itu bagi setiap perusahaan yang akan beroperasi di daerah ini. Saya lihat dulu waktu di salah satu wilayah Kota Jayapura tepatnya di Padang Bulan, yang dulunya pusat perbelanjaan lalu dibangun sebuah hotel itu banyak anak-anak Papua yang direkrut saat pertama kalinya hotel itu beroperasi. Akan tetapi, satu persatu mereka mulai keluar dari hotel itu. Maka itu, jangan kita berpikir yang instan saja. Tetapi, harus ada perjuangan yang kita kerja untuk mencapai sesuatu yang baik,” sambungnya.

Ia mengatakan, berdasarkan regulasi yang akan dibuat itu setiap perusahaan atau kawasan industri di Kabupaten Jayapura diwajibkan menyerap tenaga kerja lokal sebanyak – banyaknya. Bahkan, selain mendorong pembuatan Perda tentang perekrutan tenaga kerja lokal, ia juga akan membuat peraturan bupati (Perbup) Jayapura.

“Kami harap dengan membuat perda itu, dapat membantu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Jayapura. “Masalah-masalah tenaga kerja yang kerap terjadi di daerah ini, dengan adanya perda ini nanti dapat diminimalisir,” cetusnya. (Fan)