Caption : Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo (tengah) di dampingi Wakil Ketua I dan sejumlah Ketua Fraksi usai jumpa pers.
Sentani- Jayapurapost.com || Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo menegaskan bahwa pihaknya meminta dengan tegas agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dapat menempatkan Semua Bupati Jayapura, sesuai dengan uaulan nama yang sudah dikirim melalui surat resmi DPRD Kabupaten Jayapura beberapa waktu lalu.
Penegasan ini disampaikan Klemens Hamo dalam jumpa Pers DPRD Kabupaten Jayapura bersama awak media di ruang rapat Badan Muswarah (Bamus) bersama sejumlah Ketua-Ketua Fraksi diantaranya Fraksi Bhineka Tunggal Ika, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PKB,Selasa (13/12/2022).
Dikatakan Hamo, usulan nama Penjabat yang diusulkan beberapa waktu lalu adalah nama putra -putri terbaik di Bumi Khena Mbai U Mbai, dengan segala ketentuan yang kami pertimbangkan bahwa mereka layak meduduki jabatan tersebut.
“Sebelum datangnya surat dari mendagri soal pengusulan nama penjabat bupati, sudah kami konsultasi dan koordinasi hingga tingkat pusat, bahwa nama yang akan diusulkan ini memang benar-benar layak menjadi penjabat bupati,” ujar Klemens.
Kami sepakat dan tegas, kata Klemens, usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi, kami menolak usulan nama tersebut yang akan menjadi Penjabat Bupati Jayapura. Kami membutuhkan sosok Penjabat yang benar-benar mengerti dengan kondisi Daerah ini, masyarakat serta berbagai dinamika yang berkembang ditengah masyarakat. “Selain orang kabupaten jayapura, hal ini akan berdampak negatif kepada pemerintahan dalam masa transisi, belum lagi misi politik dan pesan sponsor yang dibawa dalam momentum sebagai penjabat bupati,” katanya.
Senada dengan Ketua DPR, Sihar Tobing Kerua Fraksi Bhineka Tunggal Ika (BTI) menjelaskan bahwa pihaknya atas nama Fraksi BTI menolak usulan Penjabat Bupati Jayapura diluar dari apa yang telah diusulkan olh DPRD Kabupaten Jayapura. “Alasan kami jelas, bahwa ibu sekda , ibu Hana Hikoyabi sudah layak menjabat sebagai penjabat bupati jayapura, karena secara administrasi ini level sekda. Yang berikut, ibu Hana Hikoyabi adalah anak asli kabupaten jayapura dan sangat paham dengan semua persoalan di daerah ini. Lalu kemudian, dalam masa transisi nanti, semua program kerja pembangunan di daerah ini sangat dimengerti oleh ibu Hana Hikoyabi, mana saja yang akan ditindak lanjuti atau dilanjutkan dari bupati yang lalu. Yang berikut, usulan kami sangat realistis dibandingkan usulan pemerintah provinsi papua,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Fraksi Gerindra, Basuki menambahkan bahwa Kabupaten Jayapura adalah Daerah yang sangat kondusif, oleh sebab itu langkah kongkrit terkait Penjabat Bupati adalah orang asli Kabupaten Jayapura yang sudah kami usulkan. “Kami juga menolak dengan tegas usulan penjabat yang diusulkan provinsi papua,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Ketua Fraksi nama, Rasino mengaku bahwa, putra – putri Kabupaten Jayapura punya kemampuan untuk memimpin Daerahnya, sebagai anak adat pastinya akan mempertimbangkan hal-hal yang berlaku ditengah masyarakat. “Kami mohon dengan hormat agar mendagri dapat mempertimbangkan apa yang menjadi usulan dari kami dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten jayapura,” ujarnya.
Sementara itu, Piet Hariyanto Soyan, Ketua Fraksi PKB menjelaskan bahwa pihaknya senada dengan seluruh fraksi dan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura. “Pejabat di daerah ini juga mampu, levelnya sekda, dan kami sangat menolak usulan yang diusulkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat,” pungkasnya. (EW)