DPRD MINTA PENJABAT BUPATI JAYAPURA ADALAH ANAK ASLI KABUPATEN JAYAPURA

Caption : Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo  (tengah)  di dampingi  Wakil Ketua I dan sejumlah Ketua Fraksi usai jumpa pers.

 

Sentani- Jayapurapost.com ||  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo menegaskan bahwa pihaknya meminta dengan tegas agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dapat menempatkan Semua Bupati Jayapura, sesuai dengan uaulan nama  yang sudah dikirim  melalui  surat resmi DPRD Kabupaten Jayapura beberapa  waktu lalu.

Penegasan ini  disampaikan Klemens Hamo dalam jumpa Pers  DPRD Kabupaten Jayapura bersama awak media  di ruang rapat Badan Muswarah  (Bamus) bersama sejumlah Ketua-Ketua  Fraksi diantaranya  Fraksi  Bhineka  Tunggal Ika, Fraksi NasDem, Fraksi Gerindra, dan Fraksi PKB,Selasa (13/12/2022).

Dikatakan Hamo, usulan nama Penjabat yang diusulkan  beberapa waktu lalu adalah nama putra -putri terbaik di Bumi  Khena  Mbai U Mbai, dengan segala  ketentuan  yang kami pertimbangkan bahwa mereka layak  meduduki jabatan  tersebut.

“Sebelum datangnya surat  dari  mendagri soal pengusulan nama  penjabat bupati,  sudah kami  konsultasi dan koordinasi  hingga tingkat pusat, bahwa nama yang akan  diusulkan ini  memang  benar-benar  layak menjadi penjabat bupati,” ujar  Klemens.

Kami sepakat dan tegas, kata Klemens, usulan yang disampaikan oleh  Pemerintah Provinsi, kami menolak usulan nama tersebut yang akan  menjadi  Penjabat  Bupati Jayapura. Kami  membutuhkan  sosok  Penjabat yang benar-benar mengerti dengan kondisi Daerah ini, masyarakat  serta  berbagai dinamika yang berkembang ditengah masyarakat. “Selain  orang kabupaten jayapura, hal ini  akan berdampak  negatif kepada pemerintahan  dalam masa transisi, belum lagi  misi politik dan pesan sponsor yang dibawa  dalam  momentum sebagai penjabat bupati,” katanya.

Senada dengan Ketua  DPR, Sihar  Tobing  Kerua Fraksi  Bhineka Tunggal Ika (BTI) menjelaskan  bahwa pihaknya atas nama Fraksi BTI menolak  usulan Penjabat  Bupati Jayapura diluar dari  apa yang telah diusulkan olh DPRD Kabupaten Jayapura. “Alasan kami jelas, bahwa ibu sekda , ibu  Hana  Hikoyabi  sudah layak  menjabat  sebagai penjabat bupati jayapura, karena secara administrasi  ini  level  sekda. Yang berikut, ibu  Hana Hikoyabi adalah  anak asli  kabupaten jayapura dan sangat paham dengan semua persoalan  di daerah ini. Lalu kemudian, dalam masa transisi  nanti, semua program kerja  pembangunan di daerah ini sangat dimengerti oleh ibu  Hana  Hikoyabi, mana saja yang akan ditindak lanjuti atau dilanjutkan dari bupati yang lalu. Yang berikut, usulan kami sangat realistis dibandingkan usulan pemerintah provinsi papua,” katanya.

Lebih lanjut, Ketua Fraksi Gerindra, Basuki menambahkan bahwa Kabupaten Jayapura adalah  Daerah yang sangat kondusif, oleh sebab itu langkah kongkrit  terkait Penjabat  Bupati  adalah  orang asli Kabupaten Jayapura  yang sudah kami usulkan. “Kami  juga menolak dengan tegas usulan penjabat  yang  diusulkan  provinsi  papua,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua Fraksi nama, Rasino mengaku bahwa, putra – putri Kabupaten Jayapura punya kemampuan untuk memimpin Daerahnya, sebagai anak adat pastinya akan  mempertimbangkan hal-hal yang  berlaku ditengah masyarakat. “Kami mohon dengan hormat agar  mendagri  dapat mempertimbangkan  apa yang menjadi usulan  dari  kami  dewan perwakilan rakyat daerah  kabupaten jayapura,” ujarnya.

Sementara itu,  Piet Hariyanto  Soyan, Ketua Fraksi PKB  menjelaskan  bahwa pihaknya senada dengan seluruh  fraksi   dan unsur Pimpinan  DPRD Kabupaten Jayapura. “Pejabat  di daerah ini  juga mampu, levelnya sekda, dan kami  sangat menolak  usulan yang  diusulkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat,” pungkasnya. (EW)