Hadiri Talkshow Ramadan Antikorupsi KPK, Ini Pesan Kakanwil Kemenag Agama Papua

JAYAPURA – Jayapura Post.Com  – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, Klemens Taran, didampingi Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam, Musa Narwawan, menghadiri Talkshow Ramadan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara daring pada Rabu (12/03/2025).

Kegiatan yang berlangsung melalui Zoom Meeting ini menghadirkan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, serta Pimpinan KPK RI, Fitroh Rohcahyanto sebagai narasumber utama.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam mengambil keputusan, terutama bagi para pejabat yang memiliki tanggung jawab besar.

“Hati-hati dalam wilayah abu-abu. Wilayah ini sering kali menjerumuskan diri kita sendiri. Kadang kita berpikir, ini tidak apa-apa, ini bagus, tetapi ternyata ada peraturan tertentu yang bisa menjebak kita. Lebih baik berhati-hati dalam membuat keputusan daripada menyesal di kemudian hari,” ujar Menag.

Ia menegaskan bahwa menjadi pejabat berarti harus memiliki tingkat pengendalian diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang biasa.

“Resiko menjadi pejabat itu ya harus bisa mengendalikan diri. Sampai kapan kita mampu mempertahankan ini, itu tergantung kepada Tuhan juga. Maka, kita harus terus berdoa agar diberikan kekuatan untuk tetap berkomitmen dan konsisten,” lanjutnya.

Menteri Agama juga menekankan bahwa peningkatan kualitas keagamaan merupakan langkah terbaik dalam mencegah tindakan yang menyimpang.

“Pencegahan yang paling bagus adalah memperkuat kualitas keagamaan kita masing-masing,” tutupnya.

Menanggapi pesan Menteri Agama, Kakanwil Kemenag  Provinsi Papua, Klemens Taran, menegaskan bahwa pejabat publik, aparatur sipil negara (ASN), dan masyarakat secara umum harus berhati-hati dalam menempatkan diri, terutama dalam menerima hak dan tanggung jawabnya.

Ia mengingatkan bahwa pemberian dalam bentuk hadiah yang berkaitan dengan jabatan harus diwaspadai karena bisa mengarah pada praktik korupsi.

“Wilayah abu-abu dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan harus diwaspadai. Ketika seseorang belum menjadi pejabat, tidak ada pemberian apa pun. Namun, setelah menduduki jabatan, tiba-tiba ada pihak yang datang memberi sesuatu, baik dalam bentuk uang, barang, maupun kesempatan tertentu. Hal ini harus diperhatikan karena bisa saja terdapat maksud tertentu yang berpotensi melanggar aturan,” ujarnya.

Klemens Taran juga menyoroti pentingnya menjaga integritas, terutama dalam menerima rezeki yang halal.

Menurutnya, uang yang didapat dengan cara yang tidak layak tidak akan membawa berkah bagi keluarga, bahkan bisa menjadi sumber masalah.

Selain itu, ia mengajak agar kerja sama antara Kementerian Agama dan KPK dapat diwujudkan dalam kebijakan konkret hingga ke tingkat lembaga keagamaan.

Ia menekankan bahwa lembaga agama perlu berperan aktif dalam menyuarakan bahwa korupsi adalah perbuatan dosa dalam pandangan agama.

“Pendekatan yang paling maksimal yang kemudian akan menurunkan tingkat korupsi di Indonesia adalah pendekatan dari sisi agama maksudnya adalah seseorang iman yang baik maka akan mempengaruhi dalam tindakan”, tutup Kakanwil.

Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam, Musa Narwawan,  menilai talkshow ini sebagai langkah positif bagi ASN di Kementerian Agama.

“Saya sangat setuju dan senang dengan kegiatan ini. Menteri Agama turun langsung memberikan edukasi kepada kita agar bekerja sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Kita harus menjauhi hal-hal yang bisa menyeret kita ke dalam kasus hukum,” katanya.

Ia menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama harus selalu berpegang teguh pada aturan yang telah ditetapkan pemerintah, terutama dalam hal pemberian dan penerimaan sesuatu dalam tugas pelayanan publik. (Redaksi /Rls)