KLEMENS HAMO : PENYELESAIAN TANAH ADAT TIDAK TERIKAT OLEH JABATAN BUPATI JAYAPURA

Ketua DPRD Klemens Hamo, memimpin rapat bersama dengan masyarakat adat di ruang sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura

Sentani. Jayapura Post.com,

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura. Klemens Hamo., kepada wartawan, menyampaikan persoalan  di tingkat masyarakat adat harus dieselsaikan dengan  duduk  bersama dan dibicarakan  secara baik – baik sehingga ada hak – hak orang lain jangan dikorbankan tetapi betul – betul itu orang yang punya hak ulayat yang akan diselesaikan.

Dan saya menghimbau kepada seluruh masyarakat adat untuk bersabar ada tahapan dan mekanisme yang kita lewati cepat atau lambat harus diselesaikan

“Soal  kapan proses pembayarannya. saya,  tidak bisa berjanji tapi ada tahapan dan prosedur yang berlaku di DPRD, mekanisme itu yang sementara  kita  lakukan, kalau ada kepastian untuk proses pembayaran pasti akan disampaikan ke masyarakat adat,” kata Hamo.

Ketua DPRD itu juga menambahkan, bahwa jalan masuk Telaga ria sampai dapur Papua adalah tanggung jawab Provinsi, dan  jalan alternatif dari Nendali ke Yabaso itu milik Kabupaten Jayapura dan prosesnya sudah sementara dilakukan, kemungkinan masih terdapatan kendala  dan hambatan  dalam pemprosesannya ,dan kita meminta juga untuk Dinas Pertahanan Provinsi dapat membantu segera dalam memastikan berapa nilai yang harus dibayarkan

Proses penyelesaian pembuatan hak – hak masyarakat adat. Saya, (Ketua DPRD) berpikir bahwa jabatan Bupati mau turun atau tidak, tetapi sepanjang Pemerintah ini ada, pasti wajib diselesaikan,. Masyarakat adat jangan khawatir dan takut karena Bupati turun maka itu tidak akan diselesaikan, itu mindset pola berpikir dan cara pandang yang salah.

“Kepada masyarakat adat  saya menghimbau mungkin hanya dengan masalah ini jangan mengganggu proses persiapan kongres aman, tetapi  kita harus bisa menunjukkan bahwa adat ini masih ada dan hari ini Kabupaten Jayapura kalau KMAN  sudah jadi tuan rumah itu luar biasa, karena K-Aman kelas internasional dan ini yang pertama di Papua. saya mengajak kita semua  untuk masyarakat adat semua berikan dukungan untuk kongres aman ke 6 pada bulan Oktober 2022,” tutup Hamo.(NiEl