NELSON YOHOSUA ONDI, ANAK MUDA DIAJAK SIAPKAN SOFT SKILL HADAPI BONUS DEMOGRAFI DAN EKONOMI DIGITAL

Ketua BPD HIPMI Kabupaten Jayapura. Nelson Yosua Ondi, saat di wawancarai wartawan

SENTANI-Jayapurapost.com ||

Ketua BPD HIPMI Kabupaten Jayapura Nelson Yohosua Ondi mengingatkan agar anak muda jangan terpengaruh dan terprovokasi untuk ikut mempolitisasi sebuah permasalahan hukum dengan dalil-dalil politik.

Untuk itu, Nelson Yohosua Ondi meminta agar anak muda bersiap menyambut era bonus demografi yang akan terjadi pada 2030-2045 dan juga mempersiapkan diri untuk memasuki era ekonomi digital.

“Terkait dengan dinamika permasalahan (kasus) hukum yang menimpa pejabat Papua, khususunya Gubernur Papua ini mungkin bisa menjadi imbauan kepada teman-teman generasi muda atau millenial. Sebagai ketua HIPMI Kabupaten Jayapura, saya mengimbau generasi muda jangan terpengaruh dan terprovokasi.

Karena ini memang murni kasus hukum yang ditangani langsung oleh lembaga negara dalam hal ini KPK,” kata Nelson Ondi sapaan akrabnya ketika menghubungi wartawan media online ini via telepon seluler, Ahad, 2 Oktober 2022 malam.

Lanjut Nelson Ondi mengatakan, sebuah persoalan hukum itu tidak bisa dipolitisir dengan dalil-dalil politik.

“Kita tidak bisa mempolitisasi persoalan hukum dengan dalil-dalil politik,” katanya.

Nelson Ondi juga menyarankan kepada generasi muda atau millenial agar fokus ke era bonus demografi yang akan terjadi di 2030-2045 dan juga bersiap dalam menghadapi ekonomi digital.

“Saran untuk teman-teman generasi muda khususunya generasi millenial dan alpa, untuk kita fokus dengan era bonus demografi, yang mana nantinya kita hadapi di masa depan yaitu tahun 2030.

Sebelum memasuki era bonus demografi itu, kita juga akan memasuki ekonomi digital yang sudah terasa di daerah-daerah luar Papua. Kalau kita di Papua ini mungkin terasa di tahun 2023 atau 2024,” kata Nelson Ondi.

Nelson mengingatkan para generasi muda agar mempersiapkan diri dan berani memulai usaha atau terjun ke dunia bisnis dibanding ikut mempolitisasi suatu persoalan hukum.

“Jadi, mindset kita harus dirubah dan mengarah kepada bonus demografi atau ekonomi digital, untuk menyiapkan soft skill kita ke depan untuk bisa bersaing ke dua era tersebut. Jangan lagi ikut dalam mempolitisasi persoalan hukum dengan dalil-dalil politik,” pungkasnya. (DaniEl)