Pembangunan Intake Air Bersih Di Palang, Dewan Adat Ireew dan Suku Dawir Sepakat Buka Palang

JAYAPURA – Jayapura Post.Com –Pemenuhan ketersediaan air bersih di Kota Jayapura masih menjadi dilema bagi setiap warga Kota Jayapura.

Betapa tidak,  dari tahun ke tahun bahka pergatian pejabat dari periode ke periode hal ini masih belum terselesaikan dengan baik. Ada warga masyarakat yang hanya bisa menikmati air bersih seminggu sekali,dua minggu sekali bahkan adapula masyarakat yang tidak menikmati ketersediaan air bersih.

Hal ini menjadi perhatian salah satu tokoh adat  suku Dawir, Boy M Dawir untuk memcari penyelesaian pemalangan ini bersama dewan adat suku ireew.

Ini diungkapkan Boy M Dawir disela sela pertemuan dua suku adat dalam membahas pemalangan pembangunan Intek di daerah kedua suku adat ini pada (18/02/25)

Boy M Dawir mengatakan sebenarnya kota Jayapura memiliki stok air bersih yang cukup namun selalu berkendala ,diantaranya sering ada palang memalang dilokasi pembangunan intake yang membuat  masyarakat masih susah mendapat  air besih.

“Sebenarnya ada program pembangunan dari pemerintah provinsi Papua melalui dinas PU  untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat di Kota jayapura ,”terang Boy M Dawir.

Sebagai Tokoh adat  suku Dawir ,Boy M Dawir  telah berkomitmen untuk  berkonsentarasi penuh  pada pembangunan  infrastruktur pendukung bagi masyarakat Kota Jayapura dalam hal ini pemenuhan air bersih.

“Hari ini kami suku Dawir dan  suku Ireew duduk bersama mencari solusi atas pemalangan yang dilakukan di daerah perbatasan  suku ireew dan suku dawir yang menyebabkan pembangunan inteke air bersih ini mengalami hambatan ,”ungkap Mantan Anggota DPR Papua 4 Periode wilayah Dapil 2.

Dijelaskan  Boy Dawir dari sisi APBD  saat ini dirinya bersama PU Provinsi Papua  lagi konsen untuk mengambil sumber air dari kali sborhonyi sehingga akan diupayakan untuk membuka palang ini.

“Jika BPK telah memeriksa daerah yang dipalang ini maka kami dari  pihak adat akan mengawal proses ini dengan  memaksimalkan untuk membuka palang sehingga proses pembanguna ini dapat dilanjutkan ,karena kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan masyarakat adat di kampung Tobati  dan Enggros ”ujar Boy M Dawir.

Sedangkan dari sisi APBN ,Boy Dawir telah berkoordinasi  bersama balai wilayah sungai dan balai cipta karya beserta  pemerintah kota dan kabupaten untuk intake di Kampwolker  bisa bergabung bersama intake di skyland guna  melayani pemenuhan air bersih yang cukup bagi masyarakat Kota Jayapura.

“PDAM dipercayakan pemerintah kota dan kabupaten sebagai sebuah instansi badan usaha milik daerah  bertanggung jawab  untuk mengelola  air bersih ini agar memiliki stok air yang cukup guna pelayanan air  bersih bagi rakyat di Kota ini,”tegasnya.

Dirinya berharap seluruh  warga kota Jayapura termasuk para  pemangku adat untuk bersinerji mencari solusi demi kepentingan bersama

“Stop sudah aksi palang memalang, tetapi sebagai anak anak adat  mari kita  semua  suku yang memiliki tanah ini untuk kita semua satu visi bergandengan tangan   memikirkan bagaimana pipa pipa intake ini dapat berjalan baik untuk kepentingan semua  rakyat yang ada di kota Jayapura ,”tutup BMD.

Hal senada juga diungkapkan Dewan Adat Suku Ireew  Yohanes Ireew yang sangat menyesali adanya pemalangan di daerah batas suku dawir dan ireew yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan Intake air bersih ini.

“Sebagai Dewan Adat Suku Ireew  saya tegaskan air dan tanah adalah pemberian Tuhan bukan usaha manusia jadi tolong siapa yang telah memalang di daerah suku kami  agar segera palang ini dibuka demi kepentingan  masyarakat Kota jayapura,”imbau Yohanes Ireew

Kepada Media Jayapura Post, Marthen Buan pelaksana lapangan dari PT Geranta Bangun Persada menjelaskan kronologis pemberhentian kerja Intake yang dilakukan selama ini.

“Kami  pihak perusahaan yang ditugaskan  dalam pengerjaan Intake Air Bersih namun dalam perjalanan pengerjaan ini pemalangan demi pemalangan terus terjadi di wilayah kerja dilokasi kami,”bebernya.

Bahkan kata marthen buan  di bulan Januari sudah 2 kali  lokasi ini dipalang  oleh suku Afaar sehingga efektivitas kerja kami tidak maksimal,kerja hanya berapa hari kerja kemudian berikutnya dipalang

“Pada tanggal 7 Februari 2025 kami resmi mundur  dan memang kami diberhentikan oleh suku Affar dengan alasan kami harus  membayar  hak ulayat sehingga akhirnya kami mundur dan menarik semua peralatan ,dan atas keputusan bersama antara  Pihak Pemerintah Daerah dalam hal Inspektorat dan kontraktor untuk pekerjaan ini  tidak dilanjutkan dulu sambil  menunggu AUDIT audit dari BPK RI,”ungkap Marthen Buan.

Ia berharap  masih diijinkan untuk melanjutkan pekerjaan ini  usai diaudit BPK RI.

“kami siap bekerja lagi  karena dari awal kami semangat menyelesaikan pekerjaan ini demi kepentingan masyarakat di kota jayapura,”pungkas Mathen Buan