Caption : Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw saat diwawancarai media di Sentani
Sentani-Jayapurapost.com || Tata ruang berbasis adat di seluruh Kabupaten Jayapura sedang dipersiapkan dan diberlakukan Pemerintah Daerah setempat.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan penyiapan tata ruang berbasis adat di Kabupaten Jayapura akan bekerja sama dengan sejumlah pihak yang ber kompoten dan memahami benar semua kebutuhan yang akan dipersiapkan dalam penataan ruang yang berbasis adat.
“Pemerintah daerah kabupaten jayapura bersama tim dari provinsi dan juga konsultan dari universitas brawijaya serta uncen sedang mempersiapkan satu bentuk tata ruang adat tersebut,” ujar Bupati Mathius di Sentani, Senin (5/12/2022).
Mathius juga mengatakan ide serta gagasan ini merupakan yang pertama di Tanah Papua, karena merujuk kepada seluruh kegiatan pemetaan yang selama ini sudah kerjakan oleh Pemerintah Daerah melalui tim Gugus Tugas Masyarakat Adat ( GTMA), tata ruang adat ini dapat disandingkan dengan pemetaan wilayah adat yang sudah dikerjakan.
Dikatakan, semua potensi yang ada pada masyarakat adat akan dimasukkan di dalam perencanaan tata ruang tersebut, berapa banyak masyarakat di situ, potensinya seperti apa. “Jadi kita tidak kerja setengah-setengah. Dalam semua sistem pemerintah hari ini, semua harus tergambar,”ungkapnya
Kata Mathius, tata ruang berbasis adat ini harus benar-benar dilakukan dan gagasan ini juga disambut sangat luar biasa oleh beberapa konsultan dari luar, yang terlibat di dalamnya.
Menurutnya, mereka sangat tertarik untuk mendiskusikan hal ini karena setiap pembangunan apapun di Kabupaten Jayapura, ke depannya harus berbasis adat dan di luar dari adat akan ditolak.
“Setiap pembangunan apapun di kabupaten jayapura, kalau di luar dari tata ruang berbasis adat berarti tidak bisa,” ujarnya.
Mathius menambahkan, tata ruang berbasis adat itu penting. Kalau model tata ruang ini berbasis adat, maka semua sistem pembangunan akan mengikuti.
Tata ruang pelayanan kita, lanjut Mathius, masih belum nampak, bahwa daerah ini benar-benar dikelola dan dikerjakan oleh masyarakat lokal. Bahkan keberpihakan dalam pelayanan umum sangat terbatas. “Mimpi besar kita, ketika suatu saat semua orang yang turun dari pesawat dan masuk di bandara sentani, sudah disambut dengan lagu daerah sentani, tanah merah, genyem dan dan umumnya lagu papua. Petugas kemanan, hingga cheking konter tiket, bahkan usaha-usaha ekonomi yang dilakukan di dalam bandara dikerjakan oleh masyarakat dan pengusaha lokal,” jelasnya.
Kata Bupati dua periode ini, dari semua itu akan ada pertanyaan berikutnya, untuk apa. Ini semata-mata untuk pemberdayaan masyarakat adat itu sendiri. Bahkan lebih daripada itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura juga sudah mempersiapkan di beberapa tempat, juga sudah dilakukan diskusi mengenai pembentukan badan usaha milik adat.
“Kedepannya, masyarakat adat juga punya perusahaan, kita sendiri yang kelola. Supaya ada investasi dari luar masuk, mau di bidang pengelola kayu, perkebunan, perikanan atau usaha apapun harus kerjasama denga pemilik hak ulayat itu sendiri dan itu ada di dalam satu usaha milik adat,” ucapnya.
Otonomi khusus,kata Awoitauw, adalah salah satu cara untuk percepatan pembangunan di Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mengerjakannya. Selama 20 tahun ini Pemerintah Kabupaten Jayapura juga sudah usulkan ke pusat, bahwa kalau bisa dana otonomi khusus itu diturunkan langsung ke Pemerintah Distrik. “Jangan taruh di mana-mana. Supaya tim distrik bisa distribusi langsung ke kampung-kampung. Kalau taruh di pemerintah kabupaten, dananya lari kemarin instansi teknis, uangnya sampai tetapi hanya bunyi besarannya saja. Bunyinya itu digabung dengan uang-uang lain, itu soal. Lebih baik taruh di bawah saja. Supaya mereka lihat sendiri. Kebijakan itu kita dorong ke pusat, karena kerangka sudah kita siapkan. Distrik menjadi model dan kita siapkan untuk membantu melancarkan semua kerja pelayanan dibawah,” pungkasnya. (*)