PEMERINTAH SIAPKAN  TATA RUANG BERBASIS ADAT

Caption : Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw saat diwawancarai media di Sentani

 

Sentani-Jayapurapost.com || Tata ruang  berbasis  adat  di seluruh  Kabupaten Jayapura sedang dipersiapkan dan diberlakukan   Pemerintah Daerah setempat.

Bupati Jayapura, Mathius  Awoitauw  mengatakan penyiapan tata ruang berbasis adat  di Kabupaten Jayapura akan bekerja sama dengan sejumlah pihak yang ber kompoten dan memahami benar  semua kebutuhan yang  akan dipersiapkan  dalam penataan  ruang  yang berbasis  adat.

“Pemerintah daerah kabupaten jayapura bersama tim dari provinsi  dan juga konsultan dari universitas brawijaya serta uncen  sedang mempersiapkan satu bentuk tata ruang adat tersebut,”  ujar Bupati Mathius di Sentani, Senin  (5/12/2022).

Mathius juga mengatakan ide serta gagasan ini merupakan  yang pertama di Tanah Papua, karena  merujuk kepada  seluruh  kegiatan   pemetaan yang selama ini sudah kerjakan oleh Pemerintah Daerah melalui  tim Gugus Tugas  Masyarakat  Adat  ( GTMA), tata ruang adat  ini dapat  disandingkan dengan pemetaan wilayah adat yang sudah dikerjakan.

Dikatakan, semua potensi yang ada pada masyarakat adat akan dimasukkan di dalam perencanaan tata ruang tersebut, berapa banyak masyarakat di situ,  potensinya seperti apa. “Jadi kita tidak kerja setengah-setengah. Dalam semua sistem pemerintah hari ini, semua harus tergambar,”ungkapnya

Kata Mathius, tata ruang berbasis adat ini harus benar-benar dilakukan dan gagasan ini juga disambut sangat luar biasa oleh beberapa konsultan dari luar, yang terlibat di dalamnya.

Menurutnya,  mereka sangat tertarik  untuk mendiskusikan hal ini karena setiap pembangunan apapun di Kabupaten Jayapura,  ke depannya harus berbasis adat dan di luar dari adat akan ditolak.

“Setiap pembangunan apapun di kabupaten jayapura,  kalau di luar dari tata ruang berbasis adat berarti tidak bisa,” ujarnya.

Mathius menambahkan, tata ruang berbasis adat itu penting. Kalau model tata ruang ini berbasis adat, maka semua sistem pembangunan akan mengikuti.

Tata ruang pelayanan kita, lanjut Mathius, masih belum nampak, bahwa daerah ini benar-benar dikelola dan dikerjakan oleh masyarakat lokal. Bahkan keberpihakan dalam pelayanan umum sangat terbatas. “Mimpi besar kita, ketika suatu saat semua orang yang turun dari pesawat dan masuk di bandara sentani, sudah disambut dengan lagu daerah sentani, tanah merah, genyem dan dan umumnya lagu papua. Petugas kemanan, hingga cheking konter tiket, bahkan usaha-usaha ekonomi yang dilakukan di dalam bandara dikerjakan oleh masyarakat dan pengusaha lokal,” jelasnya.

Kata Bupati dua periode ini, dari semua itu akan ada pertanyaan berikutnya, untuk apa. Ini semata-mata untuk pemberdayaan masyarakat adat itu sendiri.  Bahkan lebih daripada itu,  Pemerintah Kabupaten Jayapura juga sudah mempersiapkan di beberapa tempat,  juga sudah dilakukan diskusi mengenai pembentukan badan usaha milik adat.

“Kedepannya, masyarakat  adat juga  punya perusahaan, kita sendiri yang kelola.  Supaya ada investasi dari luar masuk,  mau di bidang pengelola kayu, perkebunan,  perikanan atau usaha apapun harus kerjasama denga pemilik hak ulayat itu sendiri dan itu ada di dalam satu usaha milik adat,” ucapnya.

Otonomi khusus,kata Awoitauw, adalah salah satu cara untuk percepatan pembangunan di Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mengerjakannya. Selama 20 tahun ini Pemerintah Kabupaten Jayapura juga sudah usulkan ke pusat, bahwa  kalau bisa dana otonomi khusus itu diturunkan langsung ke  Pemerintah Distrik. “Jangan taruh di mana-mana.  Supaya tim distrik bisa distribusi langsung ke kampung-kampung.  Kalau taruh di pemerintah kabupaten, dananya lari kemarin instansi teknis, uangnya sampai  tetapi  hanya  bunyi  besarannya  saja. Bunyinya itu digabung dengan uang-uang lain,  itu soal. Lebih baik taruh di bawah saja.  Supaya mereka lihat sendiri.  Kebijakan itu kita dorong ke pusat,  karena kerangka sudah kita siapkan. Distrik menjadi model  dan kita siapkan untuk membantu melancarkan semua kerja pelayanan dibawah,” pungkasnya. (*)