PENJABAT BUPATI DIMINTA SEGERA LANTIK KEDISDIK DEFINITIF

(Caption Foto Mantan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Periode 2014-2019 yang juga Aktivis Peduli Pendidikan, Edison Awoitauw, S.T., S.H.

SENTANI – JAYAPURA POST.com – Banyaknya perangkat daerah (PD) yang diisi rangkap jabatan kepala perangkat daerah, mendapat perhatian atau sorotan dari mantan Ketua DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019, Edison Awoitauw, S.T., S.H.

Beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., pun diminta segera melantik pejabat definitif.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat oleh Plt seperti Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak), Balitbangda dan BKPSDM.

Salah satunya di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Jayapura yang tidak mempunyai Kepala Dinas Pendidikan secara definitif. Kondisi itu dinilai berdampak negatif, apalagi jika terlalu lama.

Pria yang juga Aktivis Peduli Pendidikan ini menilai, posisi kepala PD yang sangat penting bagi suatu organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga harus segera di isi untuk kepentingan keberlangsungan OPD tersebut.

Untuk itu, EA sapaan akrabnya mengatakan Pemda Kabupaten Jayapura dalam hal ini Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo harus mengisi kekosongan kepala perangkat daerah itu. Sebab, imbas dari kekosongan tersebut, bukan hanya kualitas. Tetapi, juga berimbas pada kuantitas. Terlebih Plt yang dijabat itu merupakan rangkap jabatan.

“Kami menyarankan agar segera mengisi kekosongan itu. Selaku mantan ketua DPRD Kabupaten Jayapura dan juga sebagai salah satu aktivis yang sangat peduli dengan pendidikan di daerah ini, maka hari ini (kemarin malam) saya minta kepada pak Pj Bupati untuk segera melantik pejabat (kepala dinas) definitif atau mendefinitifkan jabatan kepala Dinas Pendidikan yang dinilai mampu dan profesional di bidangnya,” kata mantan Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019 ini kepada wartawan di Kota Sentani, Jumat, 26 Januari 2024.

Tujuannya, agar layanan publik berjalan lancar. Kemudian, tidak menjerumuskan kerja-kerja dari seorang kepala daerah atau dalam hal ini Pj Bupati ke hal-hal yang salah dan berdampak hukum. Selain itu, agar dinas (OPD) mampu menyerap anggaran dengan baik.

“Hari ini (kemarin malam), masih kami lihat ada sejumlah perangkat daerah atau dinas yang di isi Plt dan salah satunya Dinas Pendidikan. Jadi, harus segera melantik pejabat (kepala dinas) definitif yang notabenenya atau latarbelakangnya dari pendidikan. Inilah harapan kami,” jelasnya.

Karenanya, kata EA, hari ini jika melihat pendidikan di Kabupaten Jayapura itu tidak bisa dipimpin oleh seseorang yang berstatus Plt. “Contohnya, kepala dinas definitif yang dari Dinas Pariwisata, kemudian memimpin (menjabat) sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan. Apakah, kita di daerah ini atau di pemerintah daerah Kabupaten Jayapura itu kekurangan orang. Masih banyak orang-orang yang punya golongan dan pangkat yang bisa menjabat Dinas Pendidikan, malah menaruh orang atau kepala dinas dengan status Plt,” katanya.

“Akan tetapi, hari ini yang kami lihat di Kabupaten Jayapura seakan-akan kekurangan orang. Kita bisa lihat salah satu contoh lagi, yaitu Kepala Distrik Waibhu ditaruh sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan berstatus Plt. Kemudian, Kepala Dinas Pariwisata juga ditaruh sebagai Kepala Dinas P&P (Pendidikan) dengan status Plt. Disini kita bisa lihat, bahwa kita kekurangan orang,” sambung EA.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemda Kabupaten Jayapura dalam hal ini Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo persoalan perangkat daerah yang di isi rangkap jabatan.

“Apakah, kita kekurangan orang (pejabat) di daerah ini. Banyak anak-anak Kabupaten Jayapura yang punya pangkat dan golongan sudah sesuai dan memenuhi, untuk menduduki jabatan-jabatan kepala dinas tersebut. Tetapi, hari ini saya sampaikan kepada pak Pj Bupati Jayapura agar segera melantik kepala Dinas Pendidikan maupun Dinas Perkebunan dan Peternakan definitif,” pinta pria yang juga Ketua Partai Gelora Kabupaten Jayapura ini.

“Jadi, pejabat-pejabat yang sekarang rangkap jabatan agar segera dikembalikan kepada posisi jabatannya yang semula. Karena masih ada anak-anak kita yang mampu dan mumpuni menduduki jabatan-jabatan kepala dinas tersebut. Jadi, pak Pj harus melihat jeli hal ini,”.

“Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini saya minta kepada pak Pj Bupati agar pergi melapor atau sampaikan hal ini kepada Menteri Dalam Negeri. Supaya bisa mendapat ijin untuk melantik kepala Dinas Pendidikan secara definitif yang punya latarbelakang pendidikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj Bupati Jayapura, Triwarno Purnomo, S.STP., M.Si., berharap pergantian jabatan di lingkungan Pemkab Jayapura tidak dijadikan polemik.

“Ini kebutuhan organisasi, tidak boleh diintervensi dengan hal-hal lain,” harapnya ketika dikonfirmasi wartawan di Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Kamis, 23 November 2023 lalu.

Untuk diketahui, rotasi jabatan perangkat daerah dikabarkan terjadi di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura. Berdasarkan informasi yang diperoleh lintaspapua.com, pergantian jabatan itu dilakukan pada Senin, 20 November 2023 lalu.

Konon, dalam rotasi jabatan PD itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, yang semula dijabat oleh Eqberth C. Kopeuw diganti oleh Tedd Y Mokay. Namun belum diketahui penyebab pergantian jabatan Dinas Pendidikan itu. (Fan)