RESES KE KAMPUNG KEAKWA BARU, WARGA SOROTI KELUHKAN HARGA KELAPA YANG ANJLOK DAN PEMBATASAN PEMBELIAN KERAKA DIBAWA 5 ONS

Anggota DPRD Mimika Daerah Pemilihan (Dapil) VI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Amandus Gwijangge melakukan kegiatan reses II masa sidang III yang dilangsungkan di Kampung Keakwa Baru, Distrik Mimika Tengah, Mimika, Papua, Kamis (20/10/2022).

Timika- Jayapurapost.com || Dalam reses tersebut berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari pembangunan rumah layak huni, pembangunan perumahan guru, bantuan sosial, proyek yang masuk ke Kampung Keakwa hingga komoditi kelapa dan keraka sebagai penunjang perekonomian masyarakat disana.

Seperti yang disampaikan, Ketua Bamuskam Kampung Keakwa Baru Agustinus Waokateyau menjelaskan, kondisi Kampung Keakwa baru terlihat baik saja dari luar, namun ada banyak persoalan yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Salah satu contoh rumah-rumah warga yang sudah tidak layak dihuni.

“Kami punya rumah ini dinding sudah rusak, atap sudah bocor dan bisa lihat langit saat tidur,” kata Agustinus.

Sementara itu, Ketua Adat Kampung Keakwa Baru, Yoachim Amareyu mengatakan, masyarakat Keakwa merasa resah dengan kondisi perekonomian mereka. Mereka sebagai salah satu kampung pemasok kelapa untuk dikirim ke Timika, namun harga yang dipatok pengusaha tidak sesuai.

Para pengusaha membeli 1 buah kelapa dengan harga Rp seribu untuk berbagai ukuran, kemudian dijual dengan harga Rp 15 ribu per buah di kota Timika. Kondisi tersebut tidak seimbang dengan pengorbanan warga.

“Tentang kelapa, mohon bapak dewan memperhatikan hasil kelapa kami yang dari dulu sampai sekarang masih dijual harga seribu, saya juga cek dipasar harga kelapa, untuk buah besar Rp 15 ribu, buah kecil Rp 10 ribu,” kata Yoachim.

Tidak hanya kelapa, masyarakat juga merasa kesal dengan hasil tangkapan keraka sebagai penunjang keseharian masyarakat. Juga dibatasi pembelian, yang mana dibawa 5 ons tidak akan dibeli, membuat masyarakat merasa resah dengan kondisi yang tidak ada keberpihakan kepada masyarakat.

“Berapa kerugian masyarakat uang jual kelapa, mohon bapak dewan dalam sidang boleh sampaikan ini, kepada pengusaha agar memikirkan ekonomi kami, akhirnya masyarakat sekarang mau mencari bagaimana, karena percuma mencari tapi hasilnya tidak dibeli, sekarang mereka tidak mencari dan pasrah saja dengan keadaan,” ungkapnya.

Untuk itu,ia berharap aspirasi yang disampaikan kepada anggota DPRD Mimika bisa diperjuangkan masalah harga kelapa dan tidak membatasi pembelian keraka dibawa 5 ons, demi kesejahteraan masyarakat, khususnya kampung Keakwa.

“Kami harap bapa bisa bawa aspirasi kami ini dan perjuangkan,” Yoachim.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Mimika,Amandus Gwijangge mengatakan, ada beberapa aspirasi yang menjadi catatan, mulai dari perumahan layak huni, perumahan guru, ekonomi masyarakat nantinya akan ditindaklanjuti.

Sementara untuk harga kelapa dan pembatasan pembelian keraka, sebagai dewan akan berkoordinasi dewan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian agar bisa menentukan harga eceran tertinggi untuk komoditi kelapa. Sementara untuk pembatasan pembelian keraka akan dikoordinasikan dengan Dinas Perikanan.

“Untuk harga ini, saya akan minta kepada dinas terkait untuk menentukan harga supaya masyarakat tidak dirugikan, kita jangan ikuti keinginan pengusaha, ini akan menjadi perhatian dari pemerintah,” ungkapnya.

Amandus menambahkan, pihak Kampung sebisa mungkin mendirikan sebuah BUMDes Kampung Keakwa, sehingga hasil  perikanan dan perkebunan warga bisa ditampung di BUMDes kemudian dijual. Hasil penjualan tersebut nantinya di berikan kepada masyarakat yang mengumpulkan hasil perkebunan dan perikanan mereka.

“Setiap Kampung bisa mendirikan BUMDes, kalau BUMDes sudah ada bisa tampung hasil-hasil dari masyarakat untuk dijual,” ungkapnya. (Rafael)