fun
Sejumlah fasilitas umum berupa halte yang tidak berfungsi lagi
Timika-Jayapurapost.com || Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika akan kembali melakukan pemeliharaan terhadap sejumlah fasilitas umum berupa halte guna menunjang kebutuhan operasional masyarakat.
Pemeliharaan ini berupa renovasi terhadap halte di beberapa titik di wilayah Kabupaten Mimika. Terdapat sebanyak 14 halte yang kini telah siap, dan 12 halte diketahui siap untuk menjalani pemeliharaan.
Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Kabupaten Mimika, Joe Ubro saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, pemeliharaan sejumlah halte di seputaran kota timika akan dilaksanakan tahun ini dengan anggaran sebesar Rp 292 juta.
Menurutnya, pemeliharaan halte harus tetap dilaksanakan sehingga saat diberlakukan trayek baik didalam kota maupun pedesaan sudah ada tempat pemberhentian bus.
Sejumlah halte ini, antara lain, Poumako, Pelabuhan Rakyat, SP5-SP6, kemudian Kuala Kencana Perempatan SP2, dalam kota depan SMK Kesehatan sini, depan SMP Negeri 2, Jl. Poros Mapurujaya-Poumako yang dekat tempat sampah situ (SP1)
“Supaya kalau kita lakukan trayek kota dan sebagainya kan halte sudah siap, jadi yang sudah dibangun kemarin karena sekarang kita mau lakukan kegiatan trayek kota ini kita mau siapkan, ini mau difungsikan kembali,” jelas Joe di kantor Dishub, jalan C Heatubun, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Mimika, Papua, Selasa(20/9/2022).
Program ini kata Joe, Dishub akan bekerja sama dengan Damri untuk mengaktifkan kembali Bus bekas operasional PON XX 2021 lalu sebagai alat transportasi baru bagi masyarakat. Namun, Dishub masih menunggu proses legalitas Bus-bus bekas operasional PON XX itu.
Saat ini, Dishub sedang melakukan uji coba 2 unit Bus X PON untuk umum kecuali Pegawai Negeri Sipil, sekaligus melakukan survey.
Uji coba ini telah dilakukan dengan mengangkut penumpang di beberapa titik di dalam kota Timika tanpa dipungut biaya alias gratis.
Nantinya, setelah semua Bus tersebut memiliki legalitas alias resmi menjadi milik Pemda Mimika, maka akan difungsikan sebagai alat transportasi bagi masyarakat.
“Sesuai dengan rencana awal seperti itu, mudah-mudahan bisa terealisasi,” kata Joe.
“Ada 20 unit ini yang nanti kita kolaborasi dengan Damri, tapi sementara kami menunggu legalitas, kita subsidikan jadi mereka (masyarakat) naik gratis, kalaupun kedepan ada biaya pasti biaya dibawah standar, kita pakai standar terendah untuk membantu masyarakat,” pungkasnya. (Rafael)