PENCANANGAN HUT KOTA JPR KE 114

SIKAPI  PERNYATAAN PENGURUS  KONI KABUPATEN JAYAPURA, KETUA CABOR PARALAYANG : RAMPINGKAN KEPENGURUSAN KONI

(Caption Foto): Ketua Cabor Paralayang yang juga Eks Ketua Harian KONI Kabupaten Jayapura Periode 2018-2022, Korneles Yanuaring

 

SENTANI | JAYAPURAPOST.COM. –  Menyikapi adanya statement dari Ketua KONI Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw yang mempertanyakan alasan mengapa pemerintah daerah tidak memberikan sisa dana hibah Rp 2 miliar yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Jayapura dan juga statement dari Sekretaris KONI Kabupaten Jayapura Izak Randy Hikoyabi yang menegaskan telah memberikan bantuan terhadap 18 cabang olahraga (Cabor) kurang lebih sebesar 356 juta rupiah di tahun 2023, bantuan terbanyak kepada cabang olahraga sepatu roda.

Hal ini ditanggapi , Korneles Yanuaring selaku Ketua Cabor Paralayang dan juga Eks Ketua Harian KONI Kabupaten Jayapura periode 2018-2022.

Kepada  media online lokal lainnya, Korneles Yanuaring menjelaskan dan mulai angkat bicara.

Dirinya perlu menanggapi yang disampaikan oleh Ketua KONI Kabupaten Jayapura Mathius Awoitauw dan juga Sekretaris KONI Kabupaten Jayapura Izak Hikoyabi. Pertama, itu soal Ketua KONI Mathius Awoitauw, yang mempertanyakan alasan kenapa sampai Pemda tidak mencairkan sisa anggaran hibah 2 miliar rupiah.

“Jadi pernyataan pak (Pj) Bupati ini sangat jelas, bahwa sejumlah Cabor ini ajukan proposal saja ke pak Pj. Dengan alasan, Cabor ajukan ke KONI lalu sampaikan tidak ada uang. Sehingga pak Pj Bupati pertanyakan 2 miliar yang sudah dicairkan awal itu dikemanakan oleh KONI. Memang KONI sudah akui hanya pakai 300 juta lebih untuk membiayai sejumlah Cabor dan lainnya dipakai untuk bayar honor, habis kan dana hibah itu,” ungkapnya.

Korneles Yanuaring juga mengatakan, kalau mau dihitung dengan jujur, dari 89 orang pengurus KONI Kabupaten Jayapura jika dikalikan 2,5 juta perbulan terus dikalikan 12 bulan. Maka setahun bisa menghabiskan uang untuk membayar honor itu sebesar Rp 2.670.000.000.

“Jadi, itu berarti melampaui dana hibah awal yang 2 miliar. Terus sekarang KONI bantu 350 juta lebih ke cabor-cabor, sehingga masih ada 1,6 miliar lebih dan itu semua dipakai untuk bayar gaji atau honor. Maka itu, disarankan agar pengurus KONI dikurangi atau dirampingkan dari 89 orang menjadi 48 orang, yang normal seperti itu,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019 ini.

“Kenapa bisa di kasih naik sampai 89, ini ada alasan apa sampai anda kasi naik?. Struktur pengurus KONI terbesar di Indonesia itu hanya ada di Kabupaten Jayapura. Tim sukses mungkin, karena dari sisi logika atau AD/ART kan tidak mungkin pengurus KONI besar begitu. Saya yakin ini pasti tim sukses semuanya. Apalagi ada mayoritas partai yang mendominasi pengurus KONI periode sekarang,” sambungnya.

Untuk pernyataan dari Sekretaris KONI Kabupaten Jayapura Izak Hikoyabi, lanjut Korneles, ada semua pengurus cabor komplain terhadap statement tersebut. Ada ketua, ada sekretaris juga ada bendahara, tetapi orang datang ingin ajukan proposal (bantuan) dengan seenaknya langsung dilayani oleh KONI. Ini bagaimana caranya, prosedur administrasinya seperti apa dilakukan KONI.

Makanya, ketua-ketua cabor ada komplain statement Sekretaris KONI. Contohnya, cabor Pertina tidak pernah terima uang, lalu siapa yang datang minta atau terima. Terus Cabor Perserosi cuma 20 juta, yang 30 juta itu siapa yang terima.

Pihaknya, juga sudah lakukan koordinasi dengan teman-teman Cabor lain itu banyak yang belum terima dari KONI, termasuk Paralayang juga tidak pernah terima alias nol persen.

“Untuk itu, saya ingin beritahukan kepada pengurus KONI Kabupaten Jayapura, jangan kasih uang ke cabor sama seperti kasih uang kepada anak-anak yang mau beli permen atau cemilan di toko. Karena kasih uang ke cabor itu ada standarnya, untuk kesetaraan dan keadilan. Kalau mau kasi 30 juta, ya semuanya harus dapat 30 juta yang sesuai dengan kemampuan anggaran tersedia. Kalau mau kasi 50 juta, ya kasi semuanya 50 juta. Jangan ada yang dianaktirikan,” bebernya.

“Saya pikir pernyataan dari Sekretaris KONI itu membuka kedoknya sendiri. Jadi, mereka ini buka kedoknya sendiri dan umumkan ke publik seberapa bobroknya mereka. Yakni, apa yang terjadi dalam internal KONI. Kasih uang macam kayak orang kasi beli cemilan sama anak-anak atau cabor. Saya juga heran bagaimana mau membangun prestasi olahraga di daerah ini kalau semuanya kacau begini,” sambung salah seorang Tokoh Masyarakat di Kabupaten Jayapura ini.

Pihaknya sudah dari awal menawarkan solusinya, dan dirinya juga sudah mengusulkan kepada Ketua KONI Kabupaten Jayapura agar dapat merampingkan struktur pengurus saat ini. Supaya pemerintah bisa membiayai KONI lagi.

“Apalagi sudah ada keluhan dari pak Pj Bupati kalau strukturnya terlalu gemuk, ya dirampingkan saja. Cara merampingkannya di bahas saja dalam raker. Harus berani bikin raker dan rampingkan pengurus itu. Kalau tidak berani rampingkan struktur pengurus KONI, saya yakin dan percaya itu semuanya adalah tim sukses. Kalau merasa bertanggung jawab untuk membangun olahraga, maka segera rampingkan struktur pengurus agar Cabor bisa mendapat dukungan anggaran yang lebih besar dari KONI dengan formasi 70 persen itu dari cabor atau pembinaan prestasi dan 30 persen itu dari KONI,” ujarnya.

“Tetapi, kalau masih pertahankan struktur pasti seperti ini. Bahkan terbalik, 70 persen dari KONI dan 30 persen dari cabor, ini kacau sekali. Jika tidak bisa merampingkan struktur pengurus, solusi satu-satunya adalah Musorkablub dengan keluarkan mosi tidak percaya, seperti dilakukan oleh cabor-cabor yang telah mengeluarkan mosi tidak percaya kemarin,” pungkas Anggota DPRD Kabupaten Jayapura periode 2014-2019. (Fan)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *