HUKUM  

SOSIALISASI LANJUTAN UU CIPTA KERJA PERKUAT MEANINGFULL  PARTICIPATION

Peserta Sosialisasi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Perpajakan di surabaya

 

Surabaya – Jayapura Post.com

 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi lanjutan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) klaster perpajakan di Surabaya hari ini, Kamis(25/8/2022).

 

Sosialisasi ini merupakan sosialisasi pembuka dari rangkaian sosialisasi lanjutan UU Ciptaker dan aturan turunannya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).  untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas uji formil UU Ciptaker.

 

Direktur Jenderal Pajak yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi dalam sambutannya menyampaikan sosialisasi hari ini  dilakukan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo. Presiden secara tegas memerintahkan  Kementerian/Lembaga yang terkait melakukan sosialisasi lanjutan UU Ciptaker secara masif  pada bulan Agustus – September 2022 dalam rangka pemenuhan meaningfull participation.

 

“Sosialisasi ini harus mampu memberikan argumentasi yang solid dan menjelaskan aturan-aturan  perpajakan yang diatur dalam UU Cipta Kerja,” tandasnya.

 

Dijelaskan sebelumnya oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam laporan kegiatannya, bahwa sosialisasi ini nantinya akan dilakukan minimal empat kali selama periode Agustus – September 2022 dengan tentunya harus memenuhi  tiga unsur meaningfull participation, yaitu unsur pemenuhan hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban.

 

Meaningfull participation atau partisipasi yang bermakna di atas adalah istilah yang mencuat dari  putusan uji formil UU Ciptaker. Dalam putusan itu, salah satu hal yang dipermasalahkan dalam  pembentukan UU Ciptaker adalah minimnya partisipasi yang bermakna dari publik dalam proses pembuatan legislasi tersebut.

 

Untuk menindaklanjuti putusan uji formil UU Ciptaker oleh MK, Wakil Menteri Keuangan yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Oza Olavia dalam  sambutannya mengatakan Kementerian/Lembaga akan terus melakukan sosialisasi UU Ciptaker  beserta aturan turunan sebagai kesinambungan pelaksanaan sosialisasi UU Ciptaker sebelumnya dan untuk penguatan meaningfull participation.

 

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah lainnya, antara lain melakukan koordinasi  antarKementerian/Lembaga terkait untuk perbaikan UU Ciptaker.  Dan juga, bersama Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengubah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan   Peraturan Perundang-Undangan.

 

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Jawa Timur Adhy Karyono  dalam sambutannya mendukung penuh upaya Kemenkeu dan DJP dalam melakukan sosialisasi UU Ciptaker klaster perpajakan hari ini. Adhy meyakini bahwa kegiatan ini akan mendukung tujuan UU Ciptaker, yaitu program sinkronisasi dalam menjamin percepatan pemberian kemudahan dan perlindungan usaha, peningkatan ekosistem investasi proyek strategis nasional,  termasuk perlindungan kesejahteraan pekerja.

 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga sangat  mendukung dan siap untuk  mengimplementasikan UU Ciptaker khususnya klaster perpajakan dan aturan-aturan di bawahnya dengan sebaik-baiknya.

 

Setelah itu , dalam kegiatan hari ini dilakukan paparan dari Direktorat Teknis DJP, yaitu Hestu Yoga Saksama  selaku Direktur Peraturan Perpajakan I  dan Estu Budiarto selaku Direktur Peraturan Perpajakan II  terkait klaster perpajakan UU Ciptaker dan dampak yang timbul atas terbitnya  putusan MK tersebut. Tidak lupa, penyampaian testimoni, pertanyaan, dan pandangan peserta sosialisasi yang secara praktik telah melaksanakan UU Ciptaker dan turunannya,

Nampak dari kelompok masyarakat asosiasi, konsultan, akademisi, dan wajib pajak lainnya turut  aktif dalam sesi diskusi dan tanyajawab.

 

Melalui  kegiatan hari ini diharapkan  tersampaikan informasi atas pasal-pasal perpajakan yang diatur di UU Ciptaker. Terlebih saat ini telah diundangkan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang secara substantif tidak mengubah ketentuan  dalam UU Ciptaker, justru melengkapi dengan pasal-pasal yang ada di UU HPP. Selain itu, harapannya agar tercapai transparansi partisipasi secara bermakna dari pemangku kepentingan perpajakan dalam proses perbaikan pembentukan UU Ciptaker ini. (Redaksi )

 

Sumber : Humas DJP Papua dan Maluku