Tanggapi Aksi Demo Honorer , Ini 7 Point Penting Edaran Walikota Jayapura

Caption : Sejumlah Masyarakat Port Numbay menggelar aksi pemalangan atas hasi pengumuman seleksi perekrutan Calon Aparatur Sipil Negara di Main Hall Kantor Walikota Jayapura

JAYAPURA | Jayapurapost.com – Menyikapi aksi pemalangan yang dilakukan oleh  masyarakat Port Numbay pada Kamis (27/06) sebagai akibat dari kekecewaan sejumlah honorer yang tidak terakomodir dalam pengumuman hasil formasi calon aparatur sipil Negara yang diumumkan pada tanggal 25 Juni yang lalu,hal ini ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Sekda Kota Jayapura.

Didampingi Kepala BKPP dan sejumlah Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Sekda Frans  Pekey menjumpai sejumlah honorer  yang berorasi di main hall Kantor Walikota Jayapura  dengan menggelar berbagai spanduk dengan  sejumlah aksi tuntutannya .

“Hari ini dampak dari pengumuman seleksi honorer yang totalnya 820 mendapat reaksi teman teman honorer lainnya termasuk para honorer Port Numbay, sebagai reaksi dari itu sejumlah masyarakat adatpun  melakukan pemalangaan di TPA  Koya Koso, di beberapa perkantoran termasuk kantor pemerintahan kota,” ujar Sekda Jayapura Frans Pekey .

Dikatakakan Frans Pekey setelah  melakukan pendekatan , mendengarkan aspirasi dan memberikan penjelasan kepada tenaga honorer  dan akhirnya mendapat hasil kesepakatan .

Akhinya Pemerintah Kota melalui PJ Walikota mengeluarkan surat edaran dengan 7 Poin penting diantaranya :

1. Menunda Pelaksanaan Seleksi Computer Asissted Test  ASN yang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 03-04 Juli 2024
2. Melakukan validasi ulang seluruh tenaga honorer dan kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura baik yang diumumkan 820 orang maupun yang belum diumumkan  sebanyak 1200 formasi CPNS dan PPPK serta mengisi 2000 Formasi ASN dan P3K
3. Setelah Proses Validasi data Faktual akan dilakukan review oleh Inspektorat selanjutnya akan dilakukan proses administrasi dan seleksi lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Dalam hal pengisisan 3200 formasi akan dilakukan kepada nama nama honorer yang telah ada dalam data base yang ditetapkan Menpan RB
5. Khusus nama nama honorer Port Numbay yang telah diserahkan kepada Penjabat Walikota perlu disampaikan akan dilakukan verifikasi data sesuai data base Menpan RB ,sedangkan nama nama yang ada dalam database akan dilakukan pengangkatan bersamaan dengan tenaga honerer lainnya,Bagi nama nama yang  tidak termasuk dalam Data Base makan pemrintah Kota akan berkoordinasi lagi dengan Menpan RB
6. Ketentuan teknis lainnya diatur oleh Badan Kepegawaian daerah (BKN ) sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Keseluruhan proses tersebut akan dilaksanakan dalam waktu secepatya yang akan ditetapkan oleh kemenpan RB dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Frans Pekey juga menegaskan proses itu harus dilaksanakan secepatnya karena Pemerintah telah mengeluarkan target dan  schedule paling lambat  bulan desember 2024 masalah honerer telah dituntaskan termasuk di Kota Jayapura

“Point ini telah ditetapkan dalam surat edaran walikota yang dikeluarkan per tanggal 27 Juni 2024 dan sudah disampaikan kepada para  honorer baik dari port numbay maupun non port numbay  yang akan diatur  secara teknis oleh Inspektorat   dan kepegawaian termasuk akan membentuk tem khusus untuk mengawal proses  ini,”bebernya.

Sekda Pekey berharap para honorer secara bersama  dapat mengawal proses ini sehingga harapan kita bersama bahwa masalah honerer harus dituntaskan sampai akhir tahun 2024 karena tahun 2025 keatas tidak ada lagi perekrutan honorer.

“Tenaga honerer yang ada di seluruh OPD harus dilakukan verifikasi faktual ,kita tidak mendata orang yang baru namun kita hanya memverifikasi data yang ada didata base yang ada diseluruh OPD dan Unit Kerja,sehingga asumsi honorer siluman tidak benar dan  saya tegaskan tidak ada dalam perekrutan ini tidak ada siluman honorer yang ada nama tetapi tidak bekerja sehingga data yang dikeluarkan adalah data yang valid dan Faktual sifatnya  jujur dan adil sehingga setiap honorer mendapat hak yang sama ,”pungkas Frans Pekey

Disinggung terkait penundaan Pelaksanaan Seleksi CAT , Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jayapura Jhon Betaubun menyampaikan bahwa setelah berkoordinasi dengan pemkot jayapura dan disepakati dalam sidang maka ia berharap apa yang menjadi edaran Pemerintah Kota Jayapura dapat dilaksanakan dengan baik.

“Mari kita laksanakan roda pemerintahan di Kota Jayapura dengan aman sehingga melayani masyarakat dengan baik,”tutup Jhon Betaubun (Redaksi/Tia)