WAKIL KETUA KOMISI B DPRD MINTA PEMKAB JAYAPURA HENTIKAN KEGIATAN SEREMONIAL

Caption : Wakil Ketua Komisi B yang juga Legislator Partai Perindo DPRD Kabupaten Jayapura, Clief W. Ohee

SENTANI | Jayapurapost.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura diminta agar mengurangi dan bahkan menghentikan (stop) kegiatan yang hanya bersifat seremonial.

“Kalau kita amati beberapa waktu belakangan ini ada beberapa kegiatan pemerintah daerah yang dilakukan itu terlalu banyak kegiatan yang sifatnya seremonial. Jadi, kami minta kepada Pemda Kabupaten Jayapura untuk kurangi, bahkan stop kan itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial,” pinta Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jayapura Clief W. Ohee kepada wartawan media online ini, Senin, 31 Juli 2023.

Sehingga Pemkab Jayapura dinilai terlalu menghambur-hamburkan uang rakyat untuk kegiatan-kegiatan seremonial seperti rapat-rapat yang digelar di hotel, perjalanan dinas maupun kegiatan yang kurang substansi bagi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan masyarakat agar harus dikurangi atau tidak dilakukan lagi.

Karena kegiatan-kegiatan tersebut dianggap hanya bersifat seremoni, sehingga tidak berdampak dan juga memberikan manfaat apa pun terhadap masyarakat.

“Ukurannya apa, karena kita ini semua bekerja untuk rakyat. Jadi, ukurannya adalah satu kegiatan yang dilakukan itu dia berdampak tidak kepada masyarakat, itulah yang harus menjadi ukuran. Karena kegiatan-kegiatan yang menggunakan uang rakyat yang ada di APBD itu seharusnya memberikan dampak kepada masyarakat,” beber Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jayapura ini.

Karena itu, Legislator Partai Perindo Kabupaten Jayapura ini pun meminta Pemkab Jayapura untuk mengurangi dan kalau perlu menghentikan kegiatan-kegiatan seremonial, karena manfaatnya tidak dirasakan masyarakat di Bumi Khenambay Umbay.

Terlebih, kata dia, kegiatan-kegiatan seremonial termasuk rapat-rapat di hotel yang selama ini menghabiskan dana yang lumayan besar.

“Kami mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu sebetulnya hanya bersifat seremonial saja. Kita ketahui bahwa cari uang itu susah, dan APBD kita selalu dikatakan defisit. Sekarang ini kita mau bahas APBD Perubahan itu, informasi yang kami peroleh masih defisit dan defisitnya pun tidak kecil. Tapi, pemerintah sibuk dengan bikin kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial,” katanya.

Bila kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting itu dikurangi atau dihentikan, lanjut Clief, maka akan terjadi efisiensi atau penghematan anggaran yang sangat signifikan. Hasil efisiensi tersebut, menurutnya, bisa dialihkan atau diubah nomenklaturnya untuk kegiatan-kegiatan yang lebih menyentuh masyarakat seperti untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, kami minta agar sebaiknya kegiatan pemerintah daerah itu fokus kepada apa yang menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun 2023 ini,” pinta pria yang juga Anggota Banggar DPRD Kabupaten Jayapura ini.

“Jadi, kita punya APBD sudah defisit. Akan tetapi, belanja kita tidak tepat sasaran. Inikan kondisi yang kita alami saat ini, sehingga kami minta kepada pemerintah daerah untuk kurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, bahkan kalau perlu hentikan kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung ke masyarakat,” tegas Wakil Ketua Partai Perindo Kabupaten Jayapura ini.

“Selanjutnya, terkesan pemda ini kayak tidak punya rencana seperti tiba saat, tiba akal. Karena kami melihat ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemda itu tidak ada dalam rencana, tetapi kok bisa dilakukan dan menggunakan APBD yang merupakan uang rakyat,” pungkas Anggota DPRD Kabupaten Jayapura dari Partai Perindo tersebut. (Irf)