Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Bersama Gubernur MDF Sepakat Dorong Putra-Putri Asli Papua Menjadi Pejabat Di Kementerian.

JAKARTA , Jayapura Post.Com– Gubernur Papua Komjen Pol. (Purn.) Mathius D. Fakhiri terus memperkuat diplomasi pembangunan dengan pemerintah pusat. Dalam pertemuan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.. Fakhiri membawa sejumlah agenda strategis yang tidak hanya menyasar peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua, tetapi juga membuka jalan bagi ekspansi perdagangan ke kawasan Pasifik serta pemberdayaan warga binaan sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.

Pertemuan tersebut menjadi langkah konkret Pemerintah Provinsi Papua dalam membangun sinergi lintas kementerian guna mempercepat pembangunan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus memperkuat posisi Papua sebagai gerbang ekonomi Indonesia di kawasan Pasifik.

Salah satu poin utama yang disampaikan Gubernur adalah perlunya memperbesar keterlibatan putra-putri asli Papua di lingkungan keimigrasian. Menurutnya, berbagai kantor imigrasi yang telah dibangun di Papua harus menjadi ruang pengabdian sekaligus wadah peningkatan kapasitas SDM lokal.

“Kami menyampaikan kepada Bapak Menteri bahwa Papua memiliki banyak SDM potensial. Harapan kami mereka dapat berkolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk mengisi kebutuhan personel di kantor-kantor imigrasi yang telah dibangun di Papua. Syukur, usulan tersebut mendapat sambutan yang sangat baik,” ujar Fakhiri.

Tak berhenti pada penguatan SDM, Gubernur juga mendorong sinergi dalam pengembangan ekonomi berbasis ekspor. Ia menilai Papua memiliki berbagai komoditas unggulan yang layak menembus pasar internasional, khususnya negara-negara di kawasan Pasifik, termasuk Papua Nugini (PNG).

Menurut Fakhiri, peningkatan PAD tidak cukup hanya mengandalkan perputaran ekonomi di dalam daerah. Papua harus didorong menjadi pusat aktivitas perdagangan lintas batas yang mampu menghubungkan Indonesia dengan negara-negara Pasifik.

“Kalau produk kita hanya dijual di Papua tentu akan meningkatkan PAD. Tetapi akan jauh lebih baik apabila kita mampu mengembangkan pasar hingga ke kawasan Pasifik. Untuk itu diperlukan dukungan dan kolaborasi yang kuat dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, terutama terkait kelancaran mobilitas orang dan perdagangan lintas batas,” katanya.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan optimalisasi fasilitas lintas batas agar arus perdagangan, investasi, dan mobilitas masyarakat di wilayah perbatasan semakin berkembang.

Fakhiri menegaskan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan dukungan lintas kementerian sehingga potensi ekonomi Papua dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan menyambut positif seluruh usulan yang disampaikan serta menyatakan komitmennya untuk mendukung Papua, baik melalui penguatan aktivitas lintas batas maupun peningkatan potensi ekonomi daerah.

Agenda strategis lainnya yang turut menjadi perhatian adalah pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan melalui program pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Papua.

Menurut Gubernur, pembinaan yang produktif akan memberikan bekal keterampilan kepada warga binaan sehingga ketika kembali ke tengah masyarakat mereka memiliki kemampuan bekerja dan mampu mandiri secara ekonomi.

“Daripada hanya menunggu masa bebas, mereka dapat dibekali kemampuan melalui kegiatan pertanian, perkebunan maupun program ketahanan pangan. Ini menjadi bagian dari proses pembinaan agar mereka siap kembali ke masyarakat,” jelasnya.

Program tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis bersama jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar dapat diimplementasikan secara berkelanjutan di Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan keterwakilan Orang Asli Papua di lingkungan keimigrasian. Bahkan, Menteri meminta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi segera menyiapkan langkah-langkah strategis agar semakin banyak putra-putri Papua memperoleh kesempatan berkarier sebagai insan imigrasi.

Bagi Pemerintah Provinsi Papua, komitmen tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas SDM Papua sekaligus memperkuat pelayanan keimigrasian di wilayah paling timur Indonesia.

Gubernur Mathius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Menteri beserta seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atas komitmen membangun kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri beserta seluruh jajaran direktorat jenderal yang telah menerima kami dengan sangat baik. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih maju, sejahtera, dan semakin terhubung dengan kawasan Pasifik,” pungkasnya (Redaksi Jayapura Post )