Pemprov Papua Gandeng Kementerian Imipas, Siapkan Warga Binaan Jadi Kekuatan Baru Ketahanan Pangan Nasional

JAKARTA, Jayapura Post.Com – Pemerintah Provinsi Papua memperkuat sinergi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk menghadirkan model pembinaan warga binaan yang lebih produktif.

Melalui kolaborasi ini, narapidana akan dibekali keterampilan kerja agar setelah bebas mampu menjadi sumber daya manusia produktif yang mendukung program strategis nasional, khususnya ketahanan pangan.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musaad, S.Sos, usai mendampingi Gubernur Papua Komjen Pol (Purn) Matius D Fakhiri,S.IK,S.H,.M.H bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Jenderal Polisi (HOR) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Kamis (9/7).

Muflih menegaskan, pembinaan warga binaan harus diarahkan agar mereka tidak kembali menjadi beban sosial setelah menjalani masa hukuman. Sebaliknya, mereka harus dipersiapkan menjadi tenaga produktif yang mampu menjawab kebutuhan Papua dalam mendukung program ketahanan pangan, termasuk penyediaan tenaga pendamping dan brigade pangan.

“Kami berharap warga binaan dibekali keterampilan sehingga setelah bebas siap mendukung program ketahanan pangan. Mereka harus menjadi warga yang produktif,” ujar Muflih.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua siap berkolaborasi dengan Kementerian Imipas melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk menyusun program pembinaan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing daerah, mulai dari pertanian pangan, perkebunan kelapa hingga budidaya rumput laut. Dengan demikian, warga binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat dikembangkan saat kembali ke daerah asalnya.

Selain pembinaan keterampilan, Muflih juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan kesehatan dan kesejahteraan warga binaan selama menjalani masa pidana.

Ia turut mengusulkan agar penyelesaian perkara pidana ringan lebih mengedepankan pendekatan restorative justice dan hukum adat, sehingga mampu mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan tanpa mengabaikan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Biro PAP) Provinsi Papua, Dr. Andry, S.IP., M.Si., menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Imipas juga perlu diperkuat untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan perbatasan Indonesia–Papua Nugini.

Menurut Andry, keberadaan pos lintas batas negara dan pasar perbatasan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru apabila didukung sistem pelayanan keimigrasian yang terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Ia juga mendorong pemberdayaan warga binaan pasca-bebas sebagai bagian dari penguatan sektor pertanian Papua yang masih membutuhkan tenaga produktif.

Program pembinaan di lembaga pemasyarakatan, menurutnya, perlu diperluas ke sektor pertanian, hortikultura, perikanan, hingga kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga warga binaan memiliki pengalaman kerja dan keterampilan yang siap diterapkan setelah kembali ke masyarakat.

“Kolaborasi lintas sektor ini akan memperkuat pembinaan warga binaan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi Papua melalui pengembangan potensi pertanian, perikanan, dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan,” pungkas Andry. (Redaksi Jayapura Post)