Peringatan Otda Ke-30 Gubernur Fakhiri : Pusat-Daerah Harus Sejalan, Program Nasional Harus Tuntas Tahun Ini

PAPUA, Jayapura Post.Com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan komitmen percepatan pembangunan di momentum Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30, dengan menuntut sinkronisasi penuh antara pemerintah pusat dan daerah agar program nasional tidak lagi tertunda.

Dalam pernyataannya, Fakhiri menyebut usia 30 tahun otonomi daerah seharusnya menjadi titik kematangan dalam tata kelola pemerintahan, bukan lagi ruang untuk ketidaksinkronan kebijakan.

“Hari ini kita memperingati Otonomi Daerah ke-30 secara serentak. Ini momentum penting. Harapan Presiden Republik Indonesia harus benar-benar diimplementasikan, bukan hanya menjadi rencana di atas kertas,” tegasnya.

Ia menyoroti bahwa selama ini masih terdapat tantangan dalam penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah, yang berdampak pada lambatnya realisasi program pembangunan di wilayah.

Karena itu, ia menekankan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi perbedaan arah antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah.

“Sinkronisasi itu kunci. Pemerintah pusat dan daerah harus sejalan, harus satu arah, dan berjalan bersama. Kalau tidak, program tidak akan maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fakhiri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua bersama seluruh bupati telah memperkuat pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat, melalui mekanisme dari bawah ke atas (bottom-up).

Menurutnya, setiap program yang diusulkan dari kabupaten/kota akan dikumpulkan dan diselaraskan di tingkat provinsi, untuk kemudian dipadukan dengan program prioritas pemerintah pusat.

“Kami di Provinsi Papua bersama para bupati menyusun perencanaan dari bawah. Semua kebutuhan daerah kami tampung, kemudian kami sesuaikan dengan program pusat. Kalau masih ada yang kurang, kami tambahkan,” jelasnya.

Pendekatan ini, kata Fakhiri, menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional.

Ia pun menargetkan percepatan pelaksanaan program nasional dapat langsung terealisasi di tahun berjalan, tanpa harus menunggu tahun anggaran berikutnya.

“Target kita jelas, program harus jalan tahun ini. Tidak bisa lagi ditunda-tunda ke tahun depan. Masyarakat butuh hasil sekarang,” tegasnya dengan nada kuat.

Sebagai langkah konkret, Fakhiri memastikan pemerintah provinsi akan melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap program-program yang belum terlaksana, sekaligus mengevaluasi hambatan yang ada.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada lagi program yang tertinggal atau gagal terealisasi.

“Apa yang belum dikerjakan, akan kami inventarisir. Tahun depan kita evaluasi secara menyeluruh agar semua bisa berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” ujarnya.

Fakhiri juga menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah tidak hanya sebatas menjalankan program, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Papua.

Momentum 30 tahun otonomi daerah, lanjutnya, harus menjadi tonggak penguatan peran daerah sebagai motor penggerak pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat.

“Kita ingin otonomi daerah ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi bukan hanya administrasi, tetapi hasilnya harus nyata,” pungkasnya. (Redaksi Jayapura Post )