Pemprov Papua Segera Cairkan TPP ASN, Gubernur Fakhiri: Dorong Kinerja Dan Pelayanan Publik

PAPUA, Jayapura Post.Com  – Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua memastikan akan segera merealisasikan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu dekat.

Kebijakan tersebut disampaikan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di halaman Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (27/4/2026).

Fakhiri menegaskan, pembayaran TPP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus kinerja ASN.

“Pembayaran TPP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN,” kata Fakhiri.

Menurut dia, peran ASN sangat vital dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di Papua yang memiliki tantangan geografis dan sosial tersendiri.

Ia berharap, pencairan TPP dapat menjadi pemicu semangat kerja para ASN agar lebih disiplin, produktif, dan inovatif dalam menjalankan tugasnya.

“Pembayaran ini diharapkan menjadi stimulan agar ASN lebih semangat dalam bekerja, meningkatkan disiplin, serta terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Selain itu, kebijakan ini juga dipandang sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi ASN yang telah bekerja di berbagai sektor pemerintahan.

Meski demikian, Fakhiri memastikan bahwa proses pembayaran akan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Pemerintah provinsi memastikan proses pembayaran dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah,” katanya.

Dengan adanya kepastian pencairan TPP, pemerintah berharap para ASN dapat bekerja lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat kinerja birokrasi di daerah (Redaksi Jayapura Post)