30 Tahun Otonomi Daerah, Mendagri Dorong Daerah Mandiri Dan Tidak Bergantung Di Pusat

PAPUA, Jayapura Post.Com — Pemerintah Provinsi Papua menggelar Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah (Otda ) Ke XXX Tahun di halaman apel Kantor Gubernur Papua,pada Senin (27/04/2026)

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Gubernur Papua Matius D Fakhiri  dan Komandan Upacara Herman Ick, SH., M.KP menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (TapemKesra) Setda Provinsi Papua ,Forkopimda dan diikuti ribuan Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri  Tito Karnavian yang dibacakan Gubernur Papua Matius D Fakhiri   menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan nasional .

Menurutnya  peringatan Hari Otonomi Daerah menjadi momentum strategis untuk memperkokoh komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Otonomi daerah, kata dia, merupakan instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.

Dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, Mendagri menekankan pentingnya kemandirian dan tanggung jawab daerah dalam mengelola potensi lokal, yang harus didukung oleh sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Ia mengingatkan bahwa tanpa koordinasi yang baik, tujuan pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal. Karena itu, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program antara pusat dan daerah menjadi kunci utama.

“Diperlukan integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal, serta kolaborasi antar daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah,” ujarnya.

Selain itu, Mendagri juga menyoroti pentingnya fokus pada layanan dasar serta pengentasan ketimpangan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah di tengah dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Dalam menghadapi tantangan global, seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan perkembangan teknologi, Mendagri mengajak seluruh kepala daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Sejumlah langkah strategis turut ditekankan, di antaranya upaya mewujudkan swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta pengembangan kewirausahaan dan UMKM.

Di sektor sosial, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan, termasuk penanganan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa reformasi birokrasi dan penegakan hukum harus terus diperkuat melalui penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan transparansi dan pengawasan.

Menurutnya, capaian pelaksanaan otonomi daerah selama 30 tahun harus menjadi pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga mitra aktif dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi lokal.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga mengingatkan agar seluruh kegiatan pemerintahan, termasuk peringatan Hari Otonomi Daerah, dilaksanakan secara efisien dan tidak berlebihan.

“Setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menghindari pemborosan yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik,” tegasnya.

Dirinya berharap  agar semangat otonomi daerah terus menjadi pendorong dalam mewujudkan Asta Cita dan kemajuan bangsa Indonesia.

“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin berbagai tantangan pembangunan dapat kita hadapi bersama,” pungkasnya. (Redaksi Jayapura Post )