Ketua DPR Papua Denny H. Bonai Turun Lapangan, Temui Massa Aksi “Papua Darurat Militer” Dan Serap Aspirasi

PAPUA, Jayapura Post.Com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Papua menggelar aksi unjuk rasa di Kota Jayapura dengan mengusung isu “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan”, Senin (27/4/2026).

Aksi tersebut berlangsung di sejumlah titik strategis di kawasan Abepura, dengan konsentrasi massa yang cukup besar, sehingga menarik perhatian masyarakat dan aparat yang berjaga di sekitar lokasi.

Sejak pagi hari, massa aksi mulai berkumpul sambil membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan terkait situasi kemanusiaan di Papua, sekaligus meminta adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap kondisi yang mereka nilai masih memprihatinkan. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan guna memastikan jalannya kegiatan tetap tertib dan kondusif.

Di Lingkaran Abepura,   jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua turun langsung ke lapangan untuk menemui para mahasiswa. Kehadiran para wakil rakyat ini menjadi momen penting dalam aksi tersebut, karena mahasiswa diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai, hadir bersama sejumlah pimpinan dan anggota dewan untuk menerima langsung tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut antara lain Ketua Komisi I Tan Wie Long, Ketua Komisi IV John Betaubun, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Adam Arisoi, Ketua Fraksi Golkar Jansen Monim, serta anggota DPR Papua lainnya seperti Jeremias Wouw, Wagus Hidayat, Yohanis Wakum, Joni Suebu, dan Arifin Mansur. Mereka tampak berdialog dengan perwakilan mahasiswa, mendengarkan poin-poin tuntutan yang disampaikan secara langsung di lokasi aksi.

Usai menerima aspirasi, Ketua DPR Papua, Denny Hennry Bonai, menegaskan sikap lembaganya yang mengutuk keras setiap bentuk dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Ia menyatakan bahwa DPR Papua memandang serius isu yang disuarakan mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki.

Menurutnya, seluruh aspirasi yang telah diterima akan segera diteruskan ke Pemerintah Pusat, termasuk kepada Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, serta Kapolri, sebagai bentuk tindak lanjut dari tuntutan yang disampaikan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa DPR Papua memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjembatani suara rakyat agar dapat didengar oleh pemerintah di tingkat nasional.

Selain itu, DPR Papua juga menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi di lapangan yang dinilai masih menghadapi sejumlah kendala, khususnya dalam hal penyampaian aspirasi. Situasi tersebut, menurut dia  perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun ketegangan di tengah masyarakat.

DPR Papua berharap ke depan terdapat perbaikan dalam mekanisme penyampaian pendapat di ruang publik. Dengan demikian, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara lebih terbuka, tertib, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

DPR juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, guna menciptakan suasana yang kondusif dan konstruktif dalam kehidupan demokrasi di Papua (Redaksi Jayapura Post )