Muflih Musaad Pastikan Janji Politik Fakhiri Jalan, Empat Kartu Jadi Prioritas Pembangunan

PAPUA, Jayapura Post.Com –  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musaad, memastikan seluruh program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2025-2029 dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.

Hal itu disampaikan Muflih usai peluncuran Program dan Kartu PACE-MACE Menuju Papua Cerah di Jayapura, Jumat (12/6/2026).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua saat ini baru meluncurkan dua dari empat kartu program unggulan yang telah dirancang dalam RPJMD, yakni Kartu PACE (Pelajar Cerdas) dan Kartu MACE (Mahasiswa Cerdas).

“Hari ini kita launching dua kartu, yaitu Kartu PACE untuk Pelajar Cerdas dan Kartu MACE untuk Mahasiswa Cerdas. Nanti beberapa waktu ke depan akan kita luncurkan lagi dua kartu lainnya, yaitu Kartu Keluarga Sehat untuk ibu hamil dan Kartu Jaminan Lansia,” kata Muflih.

Ia menjelaskan, empat kartu tersebut merupakan instrumen utama dalam mendukung visi pembangunan Papua yang cerdas, sejahtera dan harmonis sebagaimana menjadi arah pembangunan pemerintahan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Papua.

Menurut Muflih, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap karena saat kepala daerah dilantik, postur APBD Tahun 2026 telah disusun sehingga tidak seluruh program prioritas dapat langsung diakomodasi dalam penganggaran.

“Ketika Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dilantik, APBD sudah tersusun. Di sisi lain, pemerintah juga baru memulai penyusunan RPJMD sehingga membutuhkan waktu untuk memformulasikan seluruh program unggulan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah,” ujarnya.

Karena itu, implementasi awal program ditargetkan mulai berjalan melalui APBD Perubahan Tahun 2026, sementara pelaksanaan yang lebih menyeluruh akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2027.

Muflih menegaskan peluncuran dua kartu tersebut merupakan bukti komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk merealisasikan janji-janji pembangunan yang telah disampaikan kepada masyarakat.

“Launching hari ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi janji-janji politik yang telah dirumuskan dalam RPJMD sebagai arah pembangunan Papua lima tahun ke depan,” katanya.

Terkait besaran anggaran dan jumlah penerima manfaat, Muflih mengatakan pemerintah masih melakukan perhitungan secara detail. Data tersebut akan diumumkan setelah proses penyusunan APBD Perubahan 2026 dan APBD Tahun 2027 selesai dilakukan.

Sementara untuk Kartu Jaminan Lansia, pemerintah berencana memulai pelaksanaannya melalui skema proyek percontohan di sejumlah kabupaten sebelum diterapkan secara lebih luas di seluruh wilayah Papua.

“Kita akan menyesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Jika kondisi fiskal semakin sehat, maka pelayanan melalui program-program unggulan ini juga akan semakin maksimal,” ujarnya.

Selain itu, Muflih mengungkapkan pemerintah juga tengah berhati-hati dalam proses penataan kewenangan pendidikan, khususnya terkait pengelolaan ribuan guru SMA dan SMK yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut hak-hak tenaga pendidik, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan.

“Ada ribuan guru SMA yang harus dihitung dengan baik. Jangan sampai karena terburu-buru, saat kewenangan dipindahkan justru terjadi kendala pembayaran gaji maupun tunjangan. Pemerintah harus memastikan semuanya berjalan aman dan lancar,” katanya.

Karena itu, pemerintah memberikan waktu hingga 2028 untuk menyelesaikan berbagai tahapan penataan secara matang agar seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan administrasi di kemudian hari. (Redaksi Jayapura Post )