Dibalik Ancaman Instabilitas Ekonomi Dan Politik Indonesia, Steve Mara: Waspadai Operasi Intelijen Asing dalam Era Hybrid Warfare

OPINI Oleh : STEVE  MARA / Mahasiswa S3 Studi Perdamaian Di Inggris

ENGLAND, Jayapura Post.Com -Ketahanan pangan dan energi domestik yang relatif kuat telah menjadi salah satu faktor yang membantu Indonesia menghadapi berbagai tekanan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah ketidakpastian geopolitik internasional, Indonesia masih mampu menjaga stabilitas makroekonomi dan menghindari guncangan yang lebih besar dibandingkan sejumlah negara berkembang lainnya.

Namun demikian, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan biaya hidup, serta meningkatnya harga sejumlah kebutuhan pokok tetap memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Kondisi ini secara alami memunculkan kritik, protes, dan tuntutan publik terhadap pemerintah. Dalam negara demokrasi, dinamika tersebut merupakan bagian yang wajar dari proses politik dan kebebasan berpendapat.

Meski demikian, perkembangan situasi ekonomi dan politik tidak dapat hanya dilihat dari faktor domestik semata. Dalam konteks geopolitik modern, terdapat dimensi lain yang juga perlu diperhatikan, yaitu kemungkinan adanya operasi pengaruh intelijen (influence intelligent operations) yang dilakukan oleh aktor asing untuk memanfaatkan kerentanan sosial, ekonomi, maupun politik suatu negara.

Dalam studi keamanan internasional, dikenal konsep Hybrid Warfare atau perang hibrida, yaitu penggunaan berbagai instrumen non-militer untuk memengaruhi stabilitas suatu negara tanpa harus melakukan konfrontasi militer secara langsung.

Instrumen tersebut dapat berupa, Operasi informasi dan propaganda; Manipulasi opini publik melalui media dan media sosial; Pendanaan terhadap kelompok tertentu; Operasi siber; Pengaruh terhadap elite politik, ekonomi, maupun sosial; Eksploitasi isu identitas, agama, dan budaya. Tujuan utama strategi ini bukan selalu menggulingkan pemerintahan, tetapi menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kepentingan strategis pihak luar dengan memperbesar polarisasi, ketidakpercayaan publik kepada pemerintah, dan ketidakstabilan sosial.

Dalam kajian hubungan internasional, terdapat dua konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan pengaruh lintas negara. Konsep soft power dan sharp power. Soft power merupakan konsep yang diperkenalkan Joseph Nye, merujuk pada kemampuan memengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, pendidikan, diplomasi publik, media, dan nilai-nilai tertentu.

Sedangkan, sharp power merupakan konsep yang menjelaskan penggunaan manipulasi informasi, jaringan pengaruh tersembunyi, propaganda, sensor informasi, maupun penetrasi terhadap elite strategis untuk membentuk persepsi publik negara target. Kedua pendekatan ini sering kali berjalan secara bersamaan dan menjadi bagian dari kompetisi geopolitik modern.

Hingga saat ini tidak terdapat bukti publik yang dapat secara langsung membuktikan bahwa dinamika politik dan ekonomi Indonesia saat ini sepenuhnya dipicu oleh operasi asing. Namun demikian, terdapat beberapa kondisi yang secara teoritis dapat menjadi sasaran operasi pengaruh, seperti pelemahan daya beli masyarakat, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, tingginya penggunaan media sosial yang digunakan untuk menjatuhkan dan memprotes semua program pemerintah, polarisasi politik, Sensitivitas isu identitas, agama, dan budaya.

Dalam konsep studi intelijen, kondisi-kondisi tersebut sering disebut sebagai existing grievances, yaitu persoalan yang telah ada di dalam masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh aktor luar untuk memperbesar ketegangan yang sudah ada. Dengan kata lain, operasi pengaruh yang efektif biasanya tidak menciptakan masalah baru, melainkan memperbesar masalah yang sudah ada sebelumnya.

Jika kita lihat kembali, Pengalaman Indonesia pada masa krisis 1997–1998 menunjukkan bahwa kombinasi tekanan ekonomi, pelemahan nilai tukar, ketidakpuasan publik, dan derasnya arus informasi dapat menciptakan perubahan politik yang sangat besar, termasuk menciptakan konflik sosial dan hingga disintegrasi bangsa.

Pola reformasi tahun 1998 yang dimainkan melalui propaganda visual, peran lembaga agama, dan pelemahan rupiah saat ini dapat dikatakan sedang dimainkan kembali. Pada tahun 1998, Propaganda visual melalui film tragedi pembantaian Santa Cruz (1991) yang menggambarkan pelanggaran HAM besar-besar oleh militer Indonesia yang direkam oleh jurnalis asing dan disebarkan kedunia internasional. Aksi tersebut membangun simpati internasional, serta pelemahan rupiah dan kenaikan bahan baku yang dengan mudah membangkitkan people power.

Pada saat ini, pola propaganda visual dilakukan lebih masif lagi, gelombang pemutaran film pesta babi Papua, didukung perkembangan jaringan internet yang dengan mudah mentriger setiap kelompok masyarakat, serta kebebasan berpendapat mahasiswa, aksi protes kelompok masyarakat hingga protes yang dilakukan oleh orang dalam pemerintahan sendiri, serta kebebasan pers yang membuka ruang untuk kritik online lebih luas, pelemahan rupiah yang mempengaruhi pasar, dan peran lembaga adat dan agama yang menyita perhatian.

Pola ini terlihat, orang awam akan bertanya dimana letak interseksi antara instabiliasi ekonomi dan politik Indonesia dan operasi pengaruh interlijen tersebut? Jika kita lihat kembali pada awal akhir bulan februari kemarin pada saat perang antara Amerika-Isreael vs Iran pecah dalam 14 hari pertama. Hampir sebagian besar negara-negara terdampak dan mengalami kesulitan.

Sedangkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang stabil secara ekonomi dan politik karena menerapkan politik luar negeri bebas aktif, melakukan mitigasi ketahanan energi, dan kebijakan ekonomi fiskal yang baik. Selain itu, ketahanan pangan dan energi dalam negeri Indonesia yang kuat membuat Indonesia tidak kawatir akan terjadi krisis pangan.

Jika kita lihat dalam perspektif realisme dalam hukungan internasional negara-negara besar akan selalu berupaya mempertahankan kepentingan dan pengaruh strategisnya. Dari perspektif ini, negara yang memiliki posisi geopolitik penting, sumber daya strategis, populasi besar, dan pengaruh regional seperti Indonesia akan selalu menjadi objek perhatian berbagai kekuatan internasional.

Karena itu, sangat masuk akal jika Indonesia membangun kewaspadaan terhadap kemungkinan operasi pengaruh intelijen, baik yang berasal dari negara besar, organisasi transnasional, maupun aktor non-negara yang memiliki kepentingan tertentu. Walaupun saat ini, dapat saya katakan Indonesia  masih berada dalam kondisi yang relatif stabil dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Namun stabilitas tersebut tidak boleh membuat pemerintah maupun masyarakat lengah terhadap perkembangan strategi pengaruh yang semakin kompleks di era digital.

Ini menjadi catatan kepada masyarakat Indonesia juga bahwa dalam dunia yang semakin terhubung, ancaman terhadap stabilitas nasional tidak selalu hadir dalam bentuk invasi militer, melainkan dapat muncul melalui perang informasi, manipulasi persepsi publik, operasi siber, dan eksploitasi kerentanan sosial-ekonomi yang sudah ada di dalam masyarakat. Untuk itu, menjaga stabilitas Indonesia tidak hanya membutuhkan ketahanan ekonomi dan pertahanan militer yang kuat, tetapi juga ketahanan informasi, kepercayaan publik, serta kualitas institusi demokrasi yang sehat.

Sebagai rekomendasi agar Indonesia dapat menjaga ketahanan nasional dari perkembangan intervensi intelijen asing, maka kita perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

• Meningkatkan transparansi pendanaan organisasi politik dan sipil, sehingga sumber dana asing maupun domestik dapat diawasi dengan ketat.
• Memperkuat kemampuan kontraintelijen nasional, terutama dalam mendeteksi operasi pengaruh, infiltrasi jaringan strategis, dan kampanye disinformasi.
• Meningkatkan literasi digital masyarakat, agar publik mampu membedakan informasi yang valid dengan propaganda atau manipulasi informasi.
• Memperkuat keamanan siber nasional, termasuk perlindungan terhadap infrastruktur kritis, data publik, dan sistem pemerintahan.
• Mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena kerentanan ekonomi sering menjadi titik masuk paling efektif bagi operasi pengaruh.
• Membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara, sebab masyarakat yang percaya terhadap institusi cenderung lebih tahan terhadap provokasi dan kampanye polarisasi.
• Menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif, sehingga Indonesia tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan besar dan tetap memiliki ruang manuver diplomatik yang luas.
• Mendorong media yang independen, profesional, dan berbasis verifikasi, sehingga ruang informasi nasional tidak mudah dipengaruhi oleh propaganda dari pihak manapun.

Dengan langkah-langkah tersebut, saya yakin kita dapat memperkuat ketahanan nasional sekaligus menjaga keseimbangan antara keterbukaan demokrasi dan perlindungan terhadap berbagai bentuk intervensi yang berpotensi mengganggu stabilitas negara dan pola konflik yang dikembangkan untuk membuat Indonesia chaos dapat diatasi dengan cepat.