Gubernur Fakhiri Apresiasi Dukungan Mendikdasmen Dalam Penguatan Pendidikan Dasar Dan Menengah

JAKARTA , Jayapura Post.Com— Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, atas perhatian dan dukungan konkret terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah di Papua.

Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menegaskan bahwa dukungan kementerian sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Tanah Papua.

Menurutnya, langkah-langkah yang ditempuh Mendikdasmen turut memperkuat pelaksanaan Program Strategis Nasional di sektor pendidikan serta mendukung arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan ASTA CITA Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda pembangunan sumber daya manusia unggul.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah 2025–2030, Pemerintah Provinsi Papua menetapkan tiga dimensi utama pembangunan, yakni:

1. Dimensi Pembangunan Manusia ,  berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan merata untuk melahirkan Generasi Emas Papua.

2. Dimensi Pertumbuhan Sektor Unggulan , menitikberatkan pada penguatan pendidikan vokasi guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas seperti pertanian, perkebunan, perikanan, energi, dan pariwisata.

3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan , mendorong percepatan pemerataan layanan pendidikan hingga ke wilayah-wilayah terpencil dengan memperkuat infrastruktur dan aksesibilitas pendidikan.

Pemerintah Provinsi Papua meyakini bahwa peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah akan menjadi pilar utama keberhasilan ketiga dimensi pembangunan tersebut. Papua juga menargetkan diri menjadi contoh pengelolaan pendidikan berkualitas di wilayah timur Indonesia, sekaligus etalase pendidikan Indonesia di kawasan Pasifik.

Sebagai daerah dengan kekhususan otonomi dan karakter geografis yang unik, Papua menghadapi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan. Meski kewenangan pengelolaan sekolah menengah berada di tingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi tetap berkomitmen memperkuat koordinasi dan dukungan strategis.

Beberapa program prioritas yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah antara lain:

1.Pengembangan pendidikan kontekstual berbasis asrama di wilayah Biak Numfor, Mamberamo Raya, Waropen, dan Supiori.

2. Pendirian sekolah khusus di wilayah perbatasan dengan kurikulum yang disesuaikan dengan posisi strategis Papua sebagai gerbang Indonesia di Pasifik.

3. Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah dengan akses layanan terbatas.

4. Penyediaan laboratorium komputer dan fasilitas TIK untuk memperkuat literasi digital dan kesiapan siswa menghadapi dunia kerja.

5. Peningkatan kapasitas dan pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan di seluruh wilayah.

6. Penambahan kuota Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi siswa Papua.

Dukungan terhadap pengembalian kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi pada tahun 2027, termasuk pemenuhan kebutuhan pendanaannya.

Gubernur Matius menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi utama pembangunan manusia Papua. Pemerintah provinsi bertekad menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak Papua.

“Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan, kami optimistis visi Papua Cerah ( Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni)  pasti  akan terwujud,” ujar Gubernur Fakhiri .

Melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan berkelanjutan dari Kementerian, Papua diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing tinggi serta menjadi motor penggerak pembangunan manusia di Indonesia bagian timur guna menciptakan Generasi Emas Papua di Tahun 2045. (Redaksi Jayapura Post)