PUPR Papua: Sinergi Pusat, Daerah, Dan Masyarakat Adat Kunci Percepatan Infrastruktur

JAKARTA, Jayapura Post.Com – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan percepatan pembangunan jalan strategis di Tanah Papua memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi fondasi penting agar pembangunan infrastruktur berjalan lancar, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Natir D. Renyaan, ST., MT., di Jakarta, Senin (7/7).

Natir mengatakan Pemerintah Provinsi Papua optimistis sejumlah ruas jalan strategis yang telah diusulkan Gubernur Papua kepada Menteri Pekerjaan Umum dapat direalisasikan lebih cepat apabila memperoleh dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber pendanaan lainnya. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat sangat penting mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur berskala besar.

“Apabila mendapat dukungan melalui APBN, kami optimistis pembangunan ruas-ruas jalan strategis dapat dipercepat. Untuk pekerjaan badan jalan, kami berharap dapat diselesaikan pada tahun depan,” ujar Natir.

Ia menjelaskan, usulan Pemerintah Provinsi Papua saat ini diprioritaskan pada pembangunan badan jalan. Sementara pembangunan jembatan membutuhkan pembiayaan tersendiri karena nilai investasinya lebih besar dan menyesuaikan karakteristik konstruksi yang digunakan.

“Setiap jembatan memiliki karakteristik yang berbeda, baik yang menggunakan konstruksi modular maupun permanen. Masing-masing memerlukan perencanaan teknis dan anggaran yang berbeda,” jelasnya.

Natir menambahkan, biaya konstruksi di Papua mulai menunjukkan tren yang lebih baik seiring menurunnya biaya distribusi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, harga sejumlah material utama seperti baja dan besi masih dipengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat karena sebagian besar masih didatangkan dari luar Papua.

“Selain biaya transportasi, nilai tukar rupiah juga berpengaruh terhadap harga material konstruksi yang digunakan dalam pembangunan,” katanya.

Menurut Natir, tantangan utama pembangunan infrastruktur di Papua tidak hanya berkaitan dengan pendanaan, tetapi juga membangun kesepahaman bersama masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Pengalaman di lapangan menunjukkan proyek dapat berjalan lebih baik apabila sejak awal terbangun komunikasi, kesepakatan, dan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat adat.

Ia mengatakan arahan Gubernur Papua sangat jelas, yakni setiap pembangunan fasilitas publik harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sehingga kehadiran infrastruktur tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

“Bapak Gubernur menginginkan agar pembangunan benar-benar menjadi milik masyarakat. Infrastruktur dibangun untuk kepentingan rakyat, dikelola dengan melibatkan masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua mendorong masyarakat adat tidak hanya berperan sebagai penyedia lahan, tetapi juga terlibat dalam seluruh proses pembangunan.

“Kami ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan, bukan sekadar menyaksikan. Keterlibatan masyarakat diharapkan mencakup kesempatan sebagai tenaga kerja konstruksi, pengamanan proyek, hingga pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas setelah pembangunan selesai,” katanya.

Natir juga mengusulkan penyempurnaan mekanisme persetujuan lahan yang selama ini menjadi salah satu persyaratan dalam pengusulan proyek. Selain surat kesiapan lahan dari pemerintah daerah, menurutnya perlu dilengkapi dengan berita acara kesepakatan yang ditandatangani para pemilik hak ulayat agar memberikan kepastian bagi seluruh pihak sekaligus meminimalkan potensi persoalan di kemudian hari.

“Apabila sejak awal telah terbangun kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat adat, proses pembangunan akan berjalan lebih baik dan memberikan kepastian bagi semua pihak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Natir mengatakan Gubernur Papua juga menginstruksikan agar setiap kegiatan pembangunan pemerintah memberikan ruang keterlibatan yang lebih besar kepada masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat dampak ekonomi di tingkat lokal.

“Kami mendorong agar masyarakat adat menjadi prioritas dalam memperoleh kesempatan kerja maupun peluang usaha yang muncul dari setiap kegiatan pembangunan pemerintah,” ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya menghasilkan jalan dan jembatan sebagai aset fisik semata, tetapi juga harus menjadi instrumen penggerak ekonomi masyarakat. Semakin besar keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan proyek, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dirasakan melalui peningkatan pendapatan, perputaran ekonomi di kampung, serta berkembangnya usaha-usaha masyarakat.

“Ketika masyarakat ikut berperan dalam bekerja dan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pemerintah, maka pendapatan meningkat, uang berputar di kampung, usaha masyarakat berkembang, dan tujuan utama pembangunan benar-benar tercapai. Itulah semangat pembangunan infrastruktur yang ingin diwujudkan di Papua,” pungkas Natir. (Redaksi Jayapura Post )