Gubernur MDF Pastikan Kolaborasi Dengan Kementerian KKP Aktifkan Pelabuhan Depapre Untuk Rakyat Papua

MDF : Pemerintah daerah ingin mengubah pola pembangunan sektor perikanan dari sekadar menjual hasil tangkapan dalam bentuk bahan mentah menjadi industri yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah di Papua

 JAKARTA, Jayapura Post.Com – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat langkah percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah.

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur MDF  dalam pertemuan bersama  Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gd. Mina Bahari 1 Lt. 7 Kementrian KKP, Jl. Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat  Rabu (8/7).

Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda strategis, mulai dari pengembangan kawasan pesisir, percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, hilirisasi industri perikanan, hingga rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Depapre sebagai pusat aktivitas perikanan modern di kawasan timur Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua menegaskan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Papua, tiga di antaranya merupakan wilayah kepulauan, yakni Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan Supiori, yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan melimpah. Sementara itu, Kabupaten Sarmi dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor budidaya perikanan.

Menurut MDF , pemerintah daerah ingin mengubah pola pembangunan sektor perikanan dari sekadar menjual hasil tangkapan dalam bentuk bahan mentah menjadi industri yang mampu menghasilkan produk bernilai tambah di Papua. Dengan hilirisasi tersebut, hasil perikanan tidak lagi keluar daerah tanpa proses pengolahan, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah.

“Pemerintah ingin agar hasil tangkapan nelayan tidak lagi dijual sebagai bahan mentah. Seluruh potensi tersebut harus dapat diolah di Papua sehingga mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, sekaligus memperkuat perekonomian daerah,” ujar Gubernur.

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan pembangunan sebanyak 138 Kampung Nelayan Merah Putih yang akan tersebar di sejumlah wilayah Papua. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembangunan permukiman, infrastruktur, sarana produksi, hingga penguatan kelembagaan ekonomi nelayan.

Sebagai tahap awal, sebagian program tersebut mulai direalisasikan di Kabupaten Sarmi yang diproyeksikan menjadi salah satu lokasi percontohan pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini juga menjadi salah satu prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memperkuat ekonomi masyarakat pesisir sekaligus meningkatkan produktivitas sektor perikanan nasional.

Selain pengembangan kampung nelayan, Gubernur Papua turut memaparkan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Depapre yang disiapkan sebagai kawasan perikanan terpadu. Konsep pembangunan pelabuhan tersebut mengadopsi sistem pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus di Padang yang sebelumnya telah dikunjungi oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagai bagian dari studi pengembangan.

Lebih lanjut dikatakannya, Pelabuhan Perikanan Depapre nantinya tidak hanya berfungsi sebagai tempat sandar kapal nelayan, tetapi juga akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, seperti tempat pelelangan ikan modern, pabrik es, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), industri pengolahan hasil perikanan, gudang penyimpanan, hingga fasilitas logistik lainnya.

Keberadaan kawasan perikanan terpadu tersebut diharapkan mampu memperkuat rantai pasok industri perikanan Papua, meningkatkan daya saing produk perikanan, sekaligus menjadikan Papua sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan di kawasan timur Indonesia.

“Pembangunan dilakukan secara terintegrasi agar sektor kelautan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkas Gubernur. (Redaksi Jayapura Post )