Gubernur Papua Minta Dukungan KKP, Pelabuhan Perikanan Depapre Disiapkan Jadi Gerbang WPP 717

JAKARTA, Jayapura Post.Com –Pemerintah Provinsi Papua terus mempercepat penguatan sektor kelautan dan perikanan dengan mendorong pembangunan serta pengembangan infrastruktur pelabuhan sebagai pintu utama aktivitas perikanan di kawasan timur Indonesia.

Upaya tersebut dibahas langsung dalam pertemuan Gubernur Papua Matius D Fakhiri  bersama jajaran Menteri  Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Mina Bahari II Kementerian Kelautan dan Perikanan , Rabu (08/07) sebagai bagian dari strategi memperkuat hilirisasi sektor kelautan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua   Iman Djuniawal menegaskan, arahan Gubernur Papua sangat jelas, yakni memastikan hasil perikanan yang ditangkap di perairan Papua tidak lagi didaratkan di luar daerah.

“Selama ini sebagian besar kapal yang beroperasi di WPP 717 masih melakukan pendaratan ikan di pelabuhan luar Papua. Dampaknya, nilai tambah ekonomi, aktivitas perdagangan, hingga potensi Pendapatan Asli Daerah ikut dinikmati daerah lain. Karena itu, Bapak Gubernur meminta dukungan penuh KKP agar Pelabuhan Perikanan Depapre dapat dikembangkan menjadi pusat tambat labuh dan bongkar muat kapal perikanan di Papua,” ujarnya.

WPP  atau Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu pembagian wilayah perairan Indonesia yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar pengelolaan sumber daya perikanan, mulai dari kegiatan penangkapan, budidaya, konservasi, hingga penelitian. Pembagian ini bertujuan memastikan potensi perikanan dikelola secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Sedangkan  WPP 717 mencakup perairan Teluk Cenderawasih dan Samudra Pasifik di utara Papua yang dikenal sebagai salah satu kawasan dengan potensi sumber daya ikan terbesar di Indonesia. Kawasan ini menjadi jalur operasi berbagai kapal perikanan skala nasional, sehingga keberadaan pelabuhan yang representatif dinilai sangat penting untuk mendukung pendaratan hasil tangkapan dan distribusi logistik.

Iman Djuniawal menjelaskan  pengembangan Pelabuhan Perikanan Depapre merupakan langkah strategis untuk membangun rantai industri perikanan dari hulu hingga hilir. Kehadiran pelabuhan yang memadai diyakini akan membuka peluang investasi, memperkuat industri pengolahan ikan, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mengusulkan penambahan panjang dermaga agar mampu melayani kapal-kapal perikanan berukuran lebih dari 30 gross ton (GT). Pemprov juga meminta dukungan regulasi dari KKP agar kapal-kapal berizin pusat dapat melakukan tambat labuh dan membongkar hasil tangkapannya di Pelabuhan Depapre.

Sambil menunggu pembangunan pelabuhan perikanan rampung, Pemprov Papua mengusulkan optimalisasi pelabuhan peti kemas sebagai lokasi sementara aktivitas bongkar muat hasil perikanan. Langkah itu dinilai menjadi solusi percepatan agar aktivitas ekonomi sektor perikanan dapat segera berjalan.

“Kami ingin Papua tidak hanya menjadi daerah penghasil ikan, tetapi juga menjadi pusat logistik, distribusi, dan perdagangan hasil perikanan di kawasan timur Indonesia. Untuk itu dibutuhkan dukungan infrastruktur, regulasi, dan fasilitas pendukung seperti air bersih, listrik, BBM, cold storage, hingga layanan pelayaran,” bebernya.

Ia menjelaskan, target pemerintah adalah memulai persiapan operasional pada akhir tahun ini sehingga uji coba pelabuhan dapat dilaksanakan pada awal tahun depan. Hasil evaluasi uji coba tersebut akan menjadi dasar pengembangan Pelabuhan Depapre sebagai pusat logistik perikanan yang terintegrasi.

Selain pengembangan pelabuhan, Pemerintah Provinsi Papua juga menjadi salah satu daerah prioritas pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih.

Iman menyebutkan tahun ini ditargetkan terbentuk 81 kampung nelayan yang terdiri atas 50 kampung penyangga dan 31 kawasan utama yang tersebar di delapan kabupaten/kota pesisir.

Pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan berupa kapal pengumpul dan kapal penangkap ikan guna memperkuat distribusi hasil perikanan antarpulau. Sementara pada sektor budidaya, komoditas rumput laut akan dikembangkan secara masif di Kepulauan Yapen, Supiori, dan Biak sebagai sentra produksi baru yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi kelautan Papua.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Pemprov Papua optimistis Pelabuhan Perikanan Depapre dapat berkembang menjadi simpul utama industri perikanan nasional di kawasan timur sekaligus memperkuat posisi Papua sebagai pintu gerbang ekonomi maritim di WPP 717. (Redaksi Jayapura Post )