Abisai Rollo Warning Kepala Sekolah, Tegas Larang Pungutan Rp 500 Ribu Di SD Negeri

Pernyataan tersebut disampaikan Abisai Rollo usai menyerahkan bantuan kepada masyarakat pada Rabu (24/6). Dalam kesempatan itu, seorang warga menyampaikan langsung laporan disertai bukti pembayaran yang menunjukkan adanya pungutan sebesar Rp500 ribu yang diduga dibebankan kepada orang tua siswa.

Menanggapi laporan tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa Pemerintah Kota Jayapura telah menerbitkan surat edaran yang melarang seluruh sekolah negeri melakukan pungutan kepada orang tua murid di luar ketentuan yang berlaku. Kebijakan itu diterapkan karena pemerintah telah menyiapkan bantuan perlengkapan sekolah berupa seragam, batik, hingga pakaian olahraga bagi peserta didik.

“Sudah ada edaran Wali Kota yang melarang adanya pungutan di sekolah negeri. Pemerintah juga telah menyediakan bantuan seragam sekolah. Karena itu, tidak boleh ada lagi guru maupun pihak sekolah yang membebankan biaya kepada orang tua siswa,” tegas Abisai.

Menurutnya, pungutan sebesar Rp500 ribu merupakan nominal yang cukup besar dan berpotensi memberatkan masyarakat, terutama keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Kota Jayapura segera memanggil kepala sekolah yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan terkait dugaan pungutan tersebut.

Abisai mengaku telah melihat bukti pembayaran yang disampaikan warga. Ia meminta seluruh proses dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui tujuan pungutan tersebut.

“Saya sudah melihat bukti pembayarannya. Karena itu harus dijelaskan secara terbuka apa maksud pungutan tersebut. Kalau terbukti melanggar edaran Wali Kota, tentu akan ada sanksi. Kepala sekolah bisa diganti dan guru yang terlibat dapat dipindahkan,” ujarnya.

Wali Kota menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kepala sekolah maupun tenaga pendidik yang mengabaikan kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai seluruh jajaran pendidikan wajib mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Jayapura dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan tidak membebani masyarakat.

Menurutnya, sekolah negeri harus menjadi tempat belajar yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik tanpa membebankan biaya tambahan kepada orang tua. Karena itu, seluruh kepala sekolah diminta mematuhi edaran yang telah diterbitkan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Kasus dugaan pungutan di SD Negeri Inpres Angkasa Pura, lanjut Abisai, harus menjadi pelajaran bagi seluruh kepala sekolah dan guru di Kota Jayapura agar tidak lagi melakukan penagihan biaya kepada orang tua siswa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah.

“Pemerintah Kota Jayapura berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya. (Redaksi Jayapura Post )