JAKARTA, Jayapura Post.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri membawa agenda strategis pembangunan sumber daya manusia saat bertemu Menteri Agama RI di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Fakhiri meminta pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan pendidikan keagamaan di Papua, termasuk mempercepat peningkatan status Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKPN) Sentani menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN).

Menurut Fakhiri, Papua yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman suku, budaya, dan agama membutuhkan pembangunan pendidikan yang inklusif.

Karena itu, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada satu lembaga atau satu agama, melainkan harus menyentuh seluruh institusi pendidikan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama.

“Papua sudah menjadi daerah yang multi etnis dan multi agama. Kami datang meminta dukungan agar sekolah-sekolah keagamaan, baik Kristen, Islam, Hindu maupun agama lainnya, mendapat perhatian sehingga dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk karakter serta akhlak generasi muda Papua,” ujar Fakhiri.

Selain mendorong penguatan pendidikan, Gubernur Papua juga mengusulkan agar Kementerian Agama memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh lintas agama di Papua untuk mengikuti perjalanan religius sesuai keyakinan masing-masing. Usulan tersebut mencakup pemberangkatan haji dan umrah bagi umat Islam, ziarah ke Yerusalem bagi umat Kristen, hingga perjalanan spiritual ke India maupun negara tujuan lainnya bagi umat Hindu dan Buddha.

Fakhiri mengatakan Menteri Agama menyambut baik berbagai usulan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memberikan perhatian lebih kepada Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan sumber daya manusia di wilayah timur Indonesia.

Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah percepatan peningkatan status STAKPN Sentani.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, Klemens Taran, menjelaskan bahwa STAKPN Sentani merupakan sekolah tinggi agama Kristen negeri pertama dan satu-satunya di Papua. Namun hingga kini, kampus tersebut belum bertransformasi menjadi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN), berbeda dengan sejumlah perguruan tinggi keagamaan Kristen di seluruh Indonesia.

“Pak Menteri memberikan atensi yang sangat besar. Beliau meminta agar seluruh dokumen segera dikirim untuk diproses. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat serius memperhatikan pengembangan STAKPN Sentani,” kata Klemens.

Menurutnya, komitmen Menteri Agama untuk mempercepat proses peningkatan status STAKPN Sentani menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Papua.

Dukungan yang diberikan Gubernur Papua dinilai akan mempercepat proses tersebut sehingga kampus dapat berkembang menjadi institusi pendidikan yang lebih maju dan mampu mencetak sumber daya manusia Papua yang berkualitas.

Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Agama itu juga menandai penguatan sinergi dalam membangun pendidikan keagamaan yang inklusif dan berkeadilan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkokoh toleransi antarumat beragama sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan Papua ke depan. (Redaksi Jayapura Post)