Dorong BBM Satu Harga, Gubernur Fakhiri Minta Tambah Depot Dan Pasokan Ke Papua

JAKARTA, Jayapura Post.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri terus memperjuangkan pemerataan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Tanah Papua.

Dalam pertemuan dengan Dirjen Minyak Dan Gas Bumi Di Jakarta pada Selasa (30/06/2026) , Fakhiri menekankan pentingnya percepatan realisasi program BBM Satu Harga melalui penambahan kapasitas pasokan dan pembangunan depot penyimpanan di sejumlah kabupaten.

Menurut Fakhiri, penerapan BBM Satu Harga tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan pembahasan dan kesiapan infrastruktur distribusi. Namun, langkah awal yang harus segera dilakukan adalah memperkuat jaringan pasokan BBM di daerah.

“Hasil kunjungan kami ke Waropen, Kepulauan Yapen, dan Numfor menunjukkan kapasitas penyaluran BBM di wilayah tersebut masih perlu ditingkatkan. Jika titik distribusi diperkuat, pasokan ke daerah-daerah lain akan lebih lancar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keterlambatan distribusi menjadi salah satu penyebab utama melonjaknya harga BBM di sejumlah wilayah Papua. Ketika stok terlambat masuk, harga di tingkat masyarakat langsung meningkat jauh di atas harga normal.

Fakhiri mencontohkan, di Kabupaten Mamberamo Raya harga BBM yang semestinya berada di kisaran Rp9.000 per liter dapat melonjak hingga sekitar Rp15.000 per liter akibat terganggunya pasokan.

“Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat. Karena itu, solusi jangka pendek yang kami dorong adalah menambah kapasitas pasokan agar distribusi tidak lagi terlambat. Setelah itu, kami akan terus mendorong kebijakan BBM Satu Harga bisa diterapkan secara menyeluruh di Papua,” katanya.

Selain memperkuat pasokan, Pemprov Papua juga mengusulkan pembangunan depot-depot BBM di kabupaten sebagai pusat penyimpanan cadangan. Keberadaan depot dinilai penting untuk menjaga ketersediaan stok sekaligus mempercepat distribusi ke wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau.

“Dengan adanya depot di daerah, stok BBM akan selalu tersedia sehingga pasokan tidak lagi terlambat. Ini menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi,” tegas Fakhiri.

Pemerintah Provinsi Papua berharap dukungan pemerintah pusat dan PT Pertamina dalam memperkuat infrastruktur distribusi energi, sehingga program BBM Satu Harga dapat segera terwujud dan seluruh masyarakat Papua memperoleh akses energi dengan harga yang adil serta terjangkau. (Redaksi Jayapura Post )