Gubernur Fakhiri Temui Mensos, Dorong Percepatan Sekolah Rakyat Dan Minta Guru Diprioritaskan Dari Putra-Putri Papua

PAPUA, Jayapura Post.com – Pemerintah Provinsi Papua terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, saat bertemu Menteri Sosial RI Saifulah Yusuf di Kantor Kementerian Sosial RI di Jakarta pada Senin (29/06) untuk membahas percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Papua.

Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan dukungan penuh Pemerintah Provinsi Papua terhadap program prioritas Presiden melalui Kementerian Sosial.

Namun, Fakhiri  meminta agar tenaga pendidik yang nantinya ditempatkan di Sekolah Rakyat diprioritaskan berasal dari putra-putri asli Papua yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan.

Gubernur menjelaskan, saat ini telah terdapat empat Sekolah Rakyat rintisan yang mulai beroperasi sejak 2025, masing-masing berada di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, dan Kota Jayapura.

Setiap sekolah menampung sekitar 100 siswa jenjang SMA, sementara jenjang SD dan SMP masing-masing disiapkan bagi 50 peserta didik.

Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi jawaban atas keterbatasan akses pendidikan yang selama ini dialami anak-anak di distrik terpencil, wilayah pegunungan, kawasan kepulauan hingga daerah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai.

“Kalau dibangun di setiap kabupaten, kami yakin saudara-saudara kami yang selama ini tidak mempunyai kesempatan sekolah bisa mendapatkan akses pendidikan,” ujar Gubernur Fakhiri

Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang tidak hanya membangun fasilitas pendidikan, tetapi juga menyiapkan berbagai program pendukung kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat, termasuk pembangunan rumah.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat agar gedung permanen dapat mulai beroperasi pada 2027 bagi para siswa yang saat ini masih mengikuti proses belajar di sekolah rintisan.

Selain itu, Fakhiri meminta pemerintah pusat memperluas pembangunan Sekolah Rakyat ke daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis tinggi, seperti Kabupaten Mamberamo Raya, Waropen, serta wilayah kepulauan lainnya yang selama ini masih mengalami keterbatasan layanan pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut menyoroti pentingnya pemberdayaan sumber daya manusia Papua melalui program Sekolah Rakyat.

Ia berharap Kementerian Sosial memberi kesempatan lebih besar kepada lulusan perguruan tinggi asal Papua, termasuk alumni luar negeri, untuk menjadi tenaga pendidik.

“Kami sudah menyekolahkan banyak anak Papua ke luar negeri. Mereka sudah pulang, tetapi masih menganggur. Kalau bisa mereka yang diberi kesempatan mengajar di Sekolah Rakyat agar sekaligus membantu adik-adik mereka mendapatkan pendidikan yang layak,” katanya.

Menurut Gubernur, putra-putri Papua memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan tenaga pendidik dari daerah lain sehingga layak diberi ruang untuk berkontribusi membangun daerahnya sendiri.

Selain membahas percepatan Sekolah Rakyat, Pemerintah Provinsi Papua juga menawarkan sinergi dengan Kementerian Sosial dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan bagi lanjut usia serta masyarakat rentan yang berada di kampung-kampung.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Bupati Pemalang, Wakil Bupati Puncak, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Jayapura, serta Bupati Bantul.

Sementara Menteri Sosial didampingi Wakil Menteri Sosial, Kepala Biro Umum, Tim Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi, serta Direktur Pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah terpencil, tetapi juga mampu membuka peluang kerja bagi lulusan asli Papua sehingga manfaat program dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. (Redaksi Jayapura Post)