Fakhiri Buktikan Papua Terang Bukan Janji, Migas Dan Listrik Jadi Fokus Utama

JAKARTA, Jayapura Post.com – Pemerintah Provinsi Papua terus menggenjot upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil. Langkah tersebut diwujudkan melalui serangkaian pertemuan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dengan jajaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta.

Usai bertemu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba),pada Selasa (30/06)  Gubernur  Papua melanjutkan agenda pembahasan dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) untuk mendorong percepatan eksplorasi potensi minyak dan gas di wilayah Papua.

Fakhiri mengatakan, Papua memiliki potensi migas yang cukup besar, baik di wilayah perairan maupun daratan, yang jika dikelola secara optimal akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

Menurutnya, Kementerian ESDM sebelumnya telah melakukan survei seismik di kawasan perairan Papua, mulai dari Kabupaten Supiori hingga Kabupaten Jayapura. Saat ini, hasil survei tersebut telah memasuki tahapan pelelangan wilayah kerja migas.

“Selain hasil survei seismik itu, kami juga memiliki sejumlah potensi migas yang secara kasat mata sudah terlihat, di antaranya berada di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Dulu, pada era 1970-an hingga 1980-an, beberapa perusahaan migas sempat melakukan penjajakan, namun aktivitas itu terhenti karena berbagai gangguan keamanan,” terang Gubernur  Fakhiri.

Karena itu, Pemprov Papua meminta Kementerian ESDM dapat menurunkan kembali  tim teknis untuk melakukan survei lanjutan serta kajian lebih mendalam terhadap potensi-potensi migas tersebut.

“Kami berharap ada tindak lanjut berupa survei lapangan maupun kegiatan teknis lainnya. Jika potensi ini bisa dikembangkan, tentu akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua,” katanya.

Selain membahas sektor migas, Gubernur juga mengangkat persoalan pemerataan listrik di Tanah Papua dalam pertemuan bersama Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Ia menegaskan, program Papua Terang menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi agar seluruh masyarakat, termasuk yang tinggal di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), dapat menikmati akses listrik.

Fakhiri menjelaskan, pemerintah kabupaten diminta segera melengkapi data kebutuhan elektrifikasi sebagai dasar pengusulan program kepada pemerintah pusat, termasuk Kabupaten Waropen yang menjadi salah satu daerah prioritas.

“Kami membawa contoh data dari Kabupaten Waropen. Daerah yang mengetahui kebutuhan paling rinci adalah pemerintah kabupaten. Karena itu kami mendorong seluruh daerah segera menyampaikan data agar dapat diakomodasi dalam program elektrifikasi tahun 2026 maupun 2027,” jelasnya.

Ia berharap Kementerian ESDM dapat merealisasikan berbagai usulan tersebut sesuai kewenangan yang dimiliki, sehingga rasio elektrifikasi di Papua terus meningkat.

Untuk wilayah yang belum memungkinkan terhubung dengan jaringan listrik PLN, Pemprov Papua mengusulkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal sebagai solusi bertahap.

“Daerah yang belum bisa dijangkau jaringan listrik dapat menggunakan PLTS komunal. Harapan kami, secara bertahap seluruh kampung di Papua bisa menikmati listrik sehingga masyarakat benar-benar merasakan Papua yang terang,” pungkasnya. (Redaksi Jayapura Post )