TEGAL, Jayapura Post.Com Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan mempercepat langkah operasionalisasi Pelabuhan Depapre dengan melakukan konsultasi teknis ke Kantor KSOP Kelas IV Tegal dan Pelabuhan Tegal.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pelabuhan yang telah mengantongi izin sejak 2024 tersebut tidak boleh lagi berada dalam posisi pasif, melainkan segera difungsikan sebagai penggerak utama ekonomi berbasis kelautan di Jayapura.
Kunjungan ini tidak sekadar agenda koordinasi, tetapi diarahkan untuk menyerap praktik terbaik (best practice) dalam pengelolaan pelabuhan niaga yang terintegrasi dengan aktivitas perikanan tangkap. Pelabuhan Tegal dipandang sebagai contoh konkret bagaimana sistem operasional, tata kelola logistik, hingga pelayanan kapal dan distribusi hasil laut dapat berjalan efektif dalam satu ekosistem.
Dari hasil penjajakan tersebut, Pemprov Papua menargetkan langkah-langkah strategis yang lebih terukur, mulai dari penataan sistem operasional, penguatan regulasi teknis, hingga kesiapan sumber daya manusia. Seluruhnya diarahkan untuk mempercepat transformasi Pelabuhan Depapre menjadi simpul logistik perikanan yang mampu melayani aktivitas bongkar muat, distribusi, hingga konektivitas antarwilayah.
Lebih jauh, operasionalisasi pelabuhan ini juga diproyeksikan memperkuat fungsi kawasan Waiya Depapre sebagai perpanjangan kewenangan pelabuhan perikanan. Dengan posisi geografis yang strategis, kawasan ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong peningkatan produksi perikanan tangkap, membuka peluang investasi di sektor industri pengolahan, serta memperluas lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.
Pemprov Papua menegaskan bahwa optimalisasi Pelabuhan Depapre bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi bagian dari strategi besar mendorong kemandirian ekonomi daerah. Aktivasi pelabuhan diyakini akan berdampak langsung pada peningkatan arus barang, efisiensi distribusi hasil laut, serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut dari koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Direktorat Kepelabuhanan. Fokus utama pemerintah adalah memastikan aset pelabuhan yang telah dibangun dengan investasi besar tidak mangkrak, melainkan segera dioperasikan secara optimal dan berkelanjutan.
Dengan langkah percepatan ini, Pelabuhan Depapre diharapkan segera bertransformasi dari infrastruktur yang siap pakai menjadi pusat aktivitas ekonomi yang hidup—menghubungkan nelayan, pelaku usaha, dan pasar dalam satu rantai nilai yang produktif dan berdaya saing di kawasan timur Indonesia. (Redaksi Jayapura Post )
![](http://www.jayapurapost.com/wp-content/uploads/2024/08/HUT-RI-SUMBER-MAKMUR-2-768x256-1.png")
