Aparatur Tak Paham Tupoksi, Pelayanan Kampung Pasti Terhambat

KOTA JAYAPURA, Jayapura Post.Com — Lemahnya pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparatur kampung menjadi sorotan serius dalam tata kelola pemerintahan di tingkat kampung. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pelayanan publik hingga membuat beban kerja menumpuk pada kepala kampung.

Persoalan tersebut mengemuka dalam pelatihan penguatan kapasitas aparatur Kampung Holtekamp yang menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Inspektorat Kota Jayapura, tenaga pendamping P3MD, serta Sekretaris Kampung Holtekamp.

Kepala Kampung Holtekamp, Ferry Adrian Mansi, menegaskan pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk membenahi pemahaman aparatur terkait tupoksi sekaligus pengelolaan program yang bersumber dari dana desa. Menurutnya, kejelasan fungsi kerja menjadi kunci utama agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan sesuai ketentuan.

“Melalui kegiatan ini, aparatur diharapkan memahami fungsi kerja masing-masing, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan aturan,” ujarnya.

Namun di balik harapan tersebut, fakta di lapangan menunjukkan masih adanya kelemahan mendasar dalam pembagian kerja aparatur.

Sekretaris Kampung Holtekamp, Issai Frits Arwan, yang juga menjadi narasumber, mengakui masih terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan tugas. Ia menyebut sebagian pekerjaan masih terpusat pada satu orang, yang berdampak pada keterlambatan pelayanan.

“Masih ada satu orang yang hampir meng-handle semua pekerjaan. Ini yang menyebabkan keterlambatan. Artinya memang ada masalah pemahaman tupoksi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pelatihan ini sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi pemerintahan kampung yang baru, terlebih Kampung Holtekamp kini ditetapkan sebagai kampung percontohan di Kota Jayapura.

Sorotan serupa disampaikan narasumber dari DPMK Kota Jayapura, Fransiskus Esa. Ia menegaskan ketidakpahaman tupoksi akan memicu tumpang tindih pekerjaan yang pada akhirnya membebani kepala kampung dan menghambat efektivitas pelayanan.

“Kalau aparat tidak memahami tupoksi, pasti terjadi tumpang tindih pekerjaan. Ujungnya semua bertumpu pada kepala kampung dan pelayanan tidak berjalan efektif,” tegasnya.

Selain itu, ia menyoroti lemahnya disiplin administrasi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban (SPJ). DPMK mendorong perubahan pola kerja agar seluruh tahapan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu.

“Tidak boleh lagi SPJ diselesaikan tahun berikutnya. Tahap akhir harus selesai paling lambat November, sehingga Desember semua administrasi sudah tuntas,” jelasnya.

Dari sisi pengawasan, Inspektorat Kota Jayapura melalui narasumber Nurhadi mengingatkan tingginya potensi temuan di kampung, mulai dari pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam). Ia menekankan pentingnya penerapan sistem peringatan dini (early warning system) guna mencegah kesalahan sejak tahap perencanaan.

“Kalau aparat mampu menilai diri sendiri dari instrumen yang ada, risiko kesalahan bisa ditekan. Kuncinya ada pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang taat aturan,” ujarnya.

Sementara itu, narasumber dari P3MD menyoroti kelemahan lain yang tak kalah krusial, yakni perencanaan yang belum berbasis data. Tanpa data yang valid, program pembangunan dinilai berpotensi tidak tepat sasaran.

“Perencanaan harus berbasis indeks desa. Dari situ kita tahu prioritas dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar asumsi,” katanya.

Dengan status sebagai kampung mandiri sekaligus percontohan, Kampung Holtekamp kini berada di bawah tekanan untuk berbenah. Jika persoalan mendasar seperti pemahaman tupoksi, disiplin administrasi, dan perencanaan berbasis data tidak segera diperbaiki, maka pelayanan publik berisiko terus tersendat dan tujuan pembangunan kampung sulit tercapai