MDF  Siapkan Transportasi Laut Terintegrasi, Bapperida Papua Kaji Investasi Kapal Cepat dan Buka Semua Skema Pendanaan

Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, saat meninjau armada kapal cepat di Batam, Minggu (5/7). Peninjauan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kajian Pemerintah Provinsi Papua dalam menyiapkan moda transportasi laut yang mampu menjangkau wilayah-wilayah pesisir dan kepulauan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

Fakhiri mengatakan kunjungan ke Batam dilakukan setelah sebelumnya meninjau pelabuhan perikanan di Padang. Menurutnya, pemerintah ingin membangun sistem pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri perikanan sehingga hasil produksi masyarakat tidak hanya mudah didistribusikan, tetapi juga memiliki nilai tambah sebelum dipasarkan.

“Kami ingin membangun pelabuhan yang terintegrasi dengan industri. Yang paling penting adalah bagaimana hasil produksi masyarakat bisa didistribusikan dengan baik, baik di dalam Papua, ke daerah lain di Indonesia, maupun untuk kebutuhan ekspor,” ujar Fakhiri.

Menurut Gubernur, penguatan transportasi laut menjadi salah satu prioritas pembangunan karena sebagian besar wilayah Papua berada di kawasan pesisir dan kepulauan. Konektivitas antarkabupaten, mulai dari Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak hingga wilayah pesisir lainnya, harus diperkuat agar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.

Ia menegaskan, pembangunan konektivitas bukan sekadar menghadirkan armada transportasi, tetapi membangun rantai logistik yang mampu menghubungkan sentra produksi masyarakat dengan pasar domestik maupun internasional.

Sebagai tindak lanjut atas arah kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) tengah melakukan kajian investasi pengadaan kapal cepat sebagai salah satu solusi memperkuat konektivitas antardaerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua  Muflih Musaad , mengatakan uji coba kapal cepat berkapasitas 215 penumpang dengan kecepatan sekitar 22,7 knot dilakukan untuk mengukur kemampuan teknis sekaligus menghitung aspek ekonomi sebelum diputuskan menjadi bagian dari sistem transportasi laut Papua.

“Papua memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan wilayah lain. Banyak daerah yang hanya dapat dijangkau melalui jalur laut, sehingga kapal cepat menjadi salah satu alternatif transportasi yang sedang kami kaji secara komprehensif,” kata Mufli.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengevaluasi performa kapal, tetapi juga menghitung efisiensi operasional, biaya pengelolaan, serta model pembiayaan yang paling tepat agar investasi tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan.

“Semua opsi sedang kami hitung, mulai dari kerja sama dengan investor, kemitraan pemerintah dengan badan usaha, hingga pengadaan melalui APBD. Keputusan yang diambil harus benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan sejalan dengan visi Gubernur dalam membuka akses wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi,” ujarnya.

Apabila hasil kajian dinyatakan layak, kapal cepat tersebut diproyeksikan melayani rute antarkabupaten serta membuka akses dari ibu kota kabupaten menuju distrik-distrik terpencil. Kehadiran moda transportasi ini diharapkan mampu memangkas waktu tempuh, menurunkan biaya distribusi, memperlancar arus logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan kepulauan di Papua. (Redaksi Jayapura Post )