Papua Minta Intervensi BNPB, Abrasi Dan Kekeringan Ancam Sejumlah Daerah

JAKARTA, Jayapura Post.Com  – Pemerintah Provinsi Papua meminta dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat langkah mitigasi menghadapi ancaman abrasi pantai dan kekeringan yang mulai meluas di sejumlah wilayah. Permintaan itu disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat bertemu Kepala BNPB di Jakarta, Senin (6/7).

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala  BPBD Provinsi Papua, Barkah Wisnu Raditya, ST., M.Si, mengatakan pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan fenomena alam yang semakin nyata di Papua.

“Agenda pertemuan hari ini adalah Pemerintah Provinsi Papua memohon dukungan BNPB dalam rangka memperkuat mitigasi terhadap fenomena alam. Dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat, terutama abrasi pantai di sejumlah wilayah dan kekeringan yang mengancam sektor pertanian,” kata Barkah Wisnu .

Menurutnya, Gubernur Papua meminta BNPB memberikan dukungan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun serta melaksanakan program mitigasi bencana, khususnya perlindungan kawasan pesisir dan rehabilitasi lingkungan yang mengalami kerusakan akibat fenomena alam.

BPBD Papua mencatat wilayah yang terdampak abrasi meliputi Kabupaten Waropen, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Sarmi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam permukiman warga, infrastruktur pesisir, hingga aktivitas ekonomi masyarakat apabila tidak segera ditangani.

Selain abrasi, ancaman kekeringan juga mulai terjadi di Kabupaten Keerom. Pemerintah Provinsi Papua telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk membangun sumur-sumur air di kawasan pertanian sebagai langkah menjaga ketersediaan air bagi petani selama musim kering.

“Balai Wilayah Sungai telah kami ajak berkoordinasi agar pembangunan sumur dapat diprioritaskan di wilayah pertanian. Tujuannya agar petani tidak mengalami kekurangan air untuk mengairi tanaman,” ujarnya.

Tak hanya penanganan darurat, Pemprov Papua juga mendorong agar aspek mitigasi bencana menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Menurut Barkah, setiap penyusunan tata ruang maupun pembangunan infrastruktur harus mengedepankan kajian risiko bencana sehingga pembangunan di masa depan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan.

“Harapannya, pembangunan infrastruktur di Papua ke depan tidak lagi berada di kawasan rawan bencana, tetapi benar-benar memperhatikan aspek keselamatan, daya dukung lingkungan, dan ketahanan wilayah,” katanya.

Ia menambahkan, pertemuan antara Gubernur Papua dan Kepala BNPB menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem mitigasi bencana yang lebih terintegrasi.

“Sinergi ini penting agar masyarakat Papua tidak hanya terlindungi dari ancaman bencana, tetapi juga memiliki ketangguhan menghadapi dinamika fenomena alam yang terus berkembang akibat perubahan iklim,” pungkas Barkah Wisnu . (Redaksi Jayapura Post )